Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 218
TAK MAMPU BAYAR THR, PERUSAHAAN DI JABAR WAJIB TUNJUKKAN BUKTI
TRANSPARAN
BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewajibkan seluruh perusahaan menunjukkan bukti
secara transparans jika tak mampu membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2021 kepada
pekerjanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Rachmat Taufik Garsadi
menegaskan, Pemprov Jabar bakal menengahi perundingan perusahaan dengan pekerja
manakala ada persoalan terkait THR Lebaran 2021. Taufik juga menegaskan, pihaknya akan
melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan memenuhi aturan yang berlaku.
"Kita terus mengawal dengan para pengawas tenaga kerja kita untuk betul-betul seluruh
perusahaan mengikuti aturan dan Perjanjian Kerja Bersama untuk memberikan THR," tegas
Taufik di Bandung, Sabtu (17/4/2021).
Diketahui, pemerintah pusat meminta perusahaan membayar THR bagi pekerja secara penuh
sebelum Lebaran. Pemberian THR tanpa mencicil atau menunda bertujuan untuk meningkatkan
daya beli masyarakat. THR harus dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Lebaran
2021.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan belum mampu membayar THR
harus membuktikan ketidakmampuan kepada pekerja/buruh lewat laporan keuangan yang
transparan," tegas Taufik.
Dialog antara perusahaan dan pekerja, kata Taufik, dapat menjadi salah satu solusi bagi
perusahaan yang tidak mampu memberikan THR. Pemda Provinsi Jabar akan menjadi penengah
dalam dialog tersebut untuk mencapai kesepakatan.
"Namun keringanan yang dapat ditolelir sesuai SE Menaker di atas hanya soal waktu
pembayaran. Sedangkan mengenai besaran THR, semua perusahaan di Indonesia wajib
membayar sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," jelasnya.
Selanjutnya, untuk memberikan layanan pengaduan dalam pelaksanaan pembayaran THR,
Disnakertrans Jabar menyiapkan Layanan Posko Pengaduan THR di Kantor Disnakertrans Jabar,
Jalan Soekarno-Hatta nomor 532, Kota Bandung.
Selain itu, posko pengaduan THR juga disiapkan di UPTD Wasnaker Wilayah I Bogor, UPTD
Wasnaker Wilayah II Karawang, UPTD Wasnaker Wilayah III Cirebon, UPTD Wasnaker Wilayah
IV Bandung, dan UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya serta layanan pengaduan melalui Hot
Line dengan menghubungi nomor 0811-2121-444.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengimbau seluruh perusahaan di Provinsi Jabar
untuk membayar penuh tunjangan hari raya (THR) tanpa dicicil sesuai arahan pemerintah pusat.
"Sesuai arahan, tolong dibayarkan penuh 100 persen," tegas Ridwan Kamil saat ditemui di Trans
Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin (12/4/2021).
Bahkan, Kang Emil, sapaan akrabnya meminta masyarakat melapor jika mendapati pelanggaran
pembayaran THR. "Yang tidak (dibayar) penuh tentu kita akan wasitkan seadil-adilnya karena
kita tahu situasi ekonomi belum pulih," katanya. (msd).
217
