Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Sementara, untuk pengawasan, agar perusahaan mematuhi aturan dan membayar THR, dia
menuturkan, hal itu dilakukan oleh bidang pengawasan provinsi. "(Pengawasan) sejak tahun
2017 (di Pemprov Banten). Kalau tim khusus (Disnaker Kabupaten Serang) tidak ada," ujarnya.

Berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/Hk.04/IV/2021 tentang
pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh di
perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun
2016 pemberian THR merupakan kewajiban yang harus diberikan perusahaan. Pembayaran THR
wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu
memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan, gubernur, bupati, dan wali kota diminta
mengambil langkah sebagai berikut.

Pertama, mewajibkan perusahaan melakukan dialog dengan karyawan atau buruh sampai
mencapai kesepakatan. Kedua, meminta perusahaan, agar membuktikan ketidakmampuan
untuk membayar THR berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

Ketiga, memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha membayar THR. Keempat, meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan untuk
melaporkan hasil kesepakatan kepada Disnakertrans.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum mengantisipasi timbulnya keluhan dalam
pelaksanaan pembayaran THR, maka gubernur, bupati, dan wali kota diminta melakukan hal
berikut. Pertama, menegakkan hukum sesuai kewenangan terhadap pelanggaran pemberian
THR.

Kedua, membentuk posko pengaduan THR 2021. Ketiga, melaporkan data pelaksanaan THR
kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

(H-48)***

21