Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 17
Menaker mengatakan, penerbitan SE ini dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai
COVID-19 yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja/buruh
swasta dan PMI. Selain itu, SE ini juga merupakan tindak lanjut atas SE Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari
Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.
Namun demikian, kegiatan mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat.
Keadaan yang dimaksud, antara lain mudik yang dikarenakan keluarga sakit, anggota keluarga
meninggal, kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, atau kepentingan
persalinan dengan didampingi maksimal dua orang.
Menaker menambahkan, bagi pekerja/buruh yang terpaksa mudik karena kondisi darurat
diwajibkan untuk melampirkan print out surat izin keluar masuk (SIKM). Adapun SIKM bagi para
pekerja/buruh swasta berupa surat izin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi tanda tangan
basah/elektronik pimpinan perusahaan serta identitas pekerja/buruh.
Sementara itu, PMI dapat melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf
Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan
Republik Indonesia yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik dari Atase Ketenagakerjaan
atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri.
Lebih lanjut, Menaker menginstruksikan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
agar memfasilitasi kepulangan PMI yang mengalami kondisi darurat untuk mudik, dari debarkasi
ke daerah asal.
16
