Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 13
Judul Karyawan tak Dapat THR Bisa Ngadu ke Posko Disnakertrans
Nama Media Radar Sumedang
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg5&9
Jurnalis GUN
Tanggal 2021-04-19 06:31:00
Ukuran 334x238mmk
Warna Warna
AD Value Rp 60.120.000
News Value Rp 300.600.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Bambang Setiawan (Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan pada
Disnakertrans Kabupaten Sumedang) Nanti kami akan standby, karena di depan itu ada pos
pelayanan, nanti akan sekalian dijadikan posko pengaduan juga
neutral - Bambang Setiawan (Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan pada
Disnakertrans Kabupaten Sumedang) Kalau kondisinya memungkinan, tapi tidak mengeluarkan
(THR) laporkan saja, kami akan tindaklanjuti dan akan diberikan teguran atau peringatan
negative - Bambang Setiawan (Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan pada
Disnakertrans Kabupaten Sumedang) Kami lebih memikirkan win-win solution, bayangkan kalau
pandemi Covid-19 seperti ini ada perusahaan yang operasionalnya dibatasi dan izinnya dicabut,
pasti akan ada pekerja yang di PHK
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumedang akan membuka
posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021. Posko pengaduan ini khusus bagi
pekerja yang tidak mendapatkan THR secara penuh dari perusahaan tempatnya bekerja.
KARYAWAN TAK DAPAT THR BISA NGADU KE POSKO DISNAKERTRANS
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumedang akan membuka
posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021. Posko pengaduan ini khusus bagi
pekerja yang tidak mendapatkan THR secara penuh dari perusahaan tempatnya bekerja.
Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan pada Disnakertrans Kabupaten Sumedang,
Bambang Setiawan mengatakan, pembutan posko pengaduan dilakukan setelah adanya instruksi
dari Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk
ikut berpartisipasi dalam pengawasan pembayaran THR. Bambang mengatakan, posko
pengaduan tersebut akan dibuka setelah pihaknya melakukan monitoring ke setiap perusahaan
terkait kesiapan dalam membayar THR
12
