Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 10
dengan 17 Mei 2021," kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang dikutip
detikcom, Minggu (18/4/2021).
Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai COVID-19 yang berpotensi
meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja/buruh swasta dan TKI.
Mudik Lebaran hanya diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat seperti mudik
dikarenakan keluarga sakit, anggota keluarga meninggal, kondisi hamil yang didampingi satu
orang anggota keluarga, atau kepentingan persalinan dengan didampingi maksimal dua orang.
"Pekerja/buruh yang terpaksa mudik karena kondisi darurat diwajibkan untuk melampirkan print
out surat izin keluar masuk (SIKM). Adapun SIKM bagi para pekerja/buruh swasta berupa surat
izin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pimpinan perusahaan
serta identitas pekerja/buruh," bebernya.
Sementara itu, PMI dapat melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf
Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan
Republik Indonesia yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik dari Atase Ketenagakerjaan
atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri.
Ida juga menginstruksikan agar Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar
memfasilitasi kepulangan PMI yang mengalami kondisi darurat untuk mudik Lebaran, dari
debarkasi ke daerah asal.
9
