Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 14
"Nanti kami akan standby, karena di depan itu ada pos pelayanan, nanti akan sekalian dijadikan
posko pengaduan juga,"ujar Bambang, belum lama ini. Bambang mengatakan, hal tersebut
untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2021 tentang
pelaksanaan pemberian THR 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, dimana perusahaan
harus membayar THR secara full 7 hari sebelum lebaran.
Oleh karena itu Ia meminta semua pekerja untuk melaporkan ke Disnakertrans, jika perusahaan
tempat kerjanya nakal, tidak mau membayar THR secara full, padahal kondisi keuangannya
dalam kondisi normal. "Kalau kondisinya memungkinan, tapi tidak mengeluarkan (THR) laporkan
saja, kami akan tindaklanjuti dan akan diberikan teguran atau peringatan,"katanya.
Sementara terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR, kata dia, hal ini bukan
kewenangan dari Disnakertrans, tetapi kewenangan pengawas ketenagakerjaan (Wasnaker).
Atas hal tersebut, kata Bambang, pihaknya tidak akan memberikan sanksi administratif seperti
pembatasan operasional hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan THR.
"Kami lebih memikirkan win-win solution, bayangkan kalau pandemi Covid-19 seperti ini ada
perusahaan yang operasionalnya dibatasi dan izinnya dicabut, pasti akan ada pekerja yang di
PHK,"ujarnya.
(gun)
Caption:
ILUSTRASI: Aksi buruh menuntut THR lebaran tahun lalu
13
