Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Judul DPRD Ancam Gugat Pemprov
Nama Media Riau Post
Newstrend BLK di Riau
Halaman/URL Pg16&15
Jurnalis kom
Tanggal 2021-04-17 11:51:00
Ukuran 143x153mmk
Warna Warna
AD Value Rp 57.200.000

News Value Rp 286.000.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Makmun Solihin (Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD
Riau) Kita punya perda pengelolaan aset daerah yakni Perda 25/2018, juga mengacu pada
Permendagri No. 19/2016. Dalam pasal 83 dan seterusnya terkait dengan pengalihan aset. Aset
di atas Rp5 miliar harus dengan persetujuan DPRD Riau. Untuk mengetahui aset bernilai Rp5 M
atau di bawahnya tentu harus ada apraisalnya dulu. Nah kok ini tiba-tiba prosesnya sudah
selesai. Tanpa kita diberi tahu apa-apa

negative - Makmun Solihin (politisi PDI Perjuangan) Saya sebagai Ketua Bapemperda sangat
tersinggung. Saya sudah sampaikan kepada kepala dinasnya. Kalau prosesnya ini menyalahi dan
mengangkangi perda. Saya sebagai Ketua Bapemperda akan menggugat sebagai ke PTUN

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita ingin BLK ini bertaraf intemasioal.
Sehingga tenaga kerja yang kita didik bisa bersaing dengan negara lain

Ringkasan

KEPUTUSAN sepihak yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait penyerahan Balai
Latihan Kerja (BLK) membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meradang.
Pasalnya, aset yang diserahkan Gubri Syamsuar ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)
baru-baru ini tanpa persetujuan DPRD. Atas persoalan itu, dewan berencana melakukan gugatan
ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

DPRD ANCAM GUGAT PEMPROV

KEPUTUSAN sepihak yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait penyerahan Balai
Latihan Kerja (BLK) membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meradang.
Pasalnya, aset yang diserahkan Gubri Syamsuar ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)
baru-baru ini tanpa persetujuan DPRD. Atas persoalan itu, dewan berencana melakukan gugatan
ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan
Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau Makmun Solihin, Kamis (15/4).

232