Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 268
"SE dari Menaker tersebut tertuang dalam PP Nomor 36 Tahun 2021, Permenaker Nomor 16
Tahun 2016, SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021. Dari SE Menaker tersebut dijelaskan keterlambatan
pemberian THR keagamaan akan didenda 5 persen dari total THR yang harus dibayar. Denda itu
dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh," kata Eko, Jumat (16/4).
"Jika perusahaan tidak membayarkan THR kepada pekerja atau buruh akan diberikan sanksi
administratif. Akan diberikan teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. Selain itu
penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat produksi. Hukuman terberat yaitu
pembekuan kegiatan usaha," sambungnya.
"Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR
keagamaan kepada pekerja atau buruh," tutupnya, (dom)
267
