Page 287 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 287
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan menyatakan siap mengikuti aturan yang
ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) itu. "Perusahaan
tetap wajib membayar THR keagamaan," kata Sekretaris Disnaker Kabupaten Pasuruan Aris
Moestikanistyas.
Bagaimana soal waktu pembayarannya? Tetap. THR harus dibayar paling lambat tujuh hari
sebelum Lebaran. Namun, ada keringanan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar pada
waktu yang ditentukan. "Ada mekanismenya sendiri," katanya.
Mekanismenya, jelas Aris, perusahaan harus melakukan dialog dengan pekerjanya. Dalam dialog
itu, iktikad baik untuk mencapai kesepakatan diutamakan. Dengan memaparkan laporan
keuangan dua tahun terakhir secara transparan. "Cara itu untuk menciptakan kekeluargaan. Jadi,
cara itu yang harus ditempuh perusahaan," ungkapnya.
Setelah tercapai, kesepakatan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pekerja dan
pengusaha. Perjanjian yang ditulis harus juga dilaporkan pengusaha kepada disnaker setempat.
"Laporannya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," jelasnya. Disnaker, lanjut Aris,
berencana membuat posko pengaduan THR. "Sudah dibahas secara teknis," tandasnya.
(sid/far) PASURUAN, Radar Bromo - Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai
pembayaran tunjangan hari raya (THR). Meski dalam kondisi pandemi seperti saat ini, THR tetap
harus dibayar penuh. Tidak boleh dicicil.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan menyatakan siap mengikuti aturan yang
ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) itu. "Perusahaan
tetap wajib membayar THR keagamaan," kata Sekretaris Disnaker Kabupaten Pasuruan Aris
Moestikanistyas.
Bagaimana soal waktu pembayarannya? Tetap. THR harus dibayar paling lambat tujuh hari
sebelum Lebaran. Namun, ada keringanan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar pada
waktu yang ditentukan. "Ada mekanismenya sendiri," katanya.
Mekanismenya, jelas Aris, perusahaan harus melakukan dialog dengan pekerjanya. Dalam dialog
itu, iktikad baik untuk mencapai kesepakatan diutamakan. Dengan memaparkan laporan
keuangan dua tahun terakhir secara transparan. "Cara itu untuk menciptakan kekeluargaan. Jadi,
cara itu yang harus ditempuh perusahaan," ungkapnya.
Setelah tercapai, kesepakatan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pekerja dan
pengusaha. Perjanjian yang ditulis harus juga dilaporkan pengusaha kepada disnaker setempat.
"Laporannya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," jelasnya. Disnaker, lanjut Aris,
berencana membuat posko pengaduan THR. "Sudah dibahas secara teknis," tandasnya.
(sid/far).
286
