Page 282 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Dinsoskertrans) Kota Jogja Rihari Wulandari mengatakan, terkait nominal THRK
yang diberikan disesuaikan dengan PP 36/2021 yang besarannya dapat diberikan secara
proporsional. Sebab, selama pandemi ada sebagian pekerja terpaksa dirumahkan oleh
perusahaan. Ini berdampak pada upah yang diterima. Maka, THRK dihitung berdasarkan masa
kerja dibagi 12 bulan dikalikan rata-rata satu bulan upah. "Misalnya yang dirumahkan ini kan
tetap harus dapat (THRK), tapi mereka tidak penuh gajinya. Jadi itu tetap dapat, tapi diakumulasi
saja soalnya ada yang kerja shift-shiftan, upah jam, harian, bulanan," tuturnya kemarin (15/4).
Rihari menambakan, pada ketentuan tahun lalu pemberian THRK bisa dicicil sampai dengan akhir
tahun. Namun, kali ini berbeda yakni tidak bisa dicicil melainkan harus diterimakan secara lunas
kepada pekerja. Sesuai dalam edaran Kemenaker tersebut, kepala daerah memberikan ruang
bagi pengusaha dan pekerja untuk berdialog mengenai kesepakatan pemberian THRK.
Khususnya bagi perusahaan yang masih terdampak pagebluk korona yang berakibat tidak
mampu memberikan THRK 2021. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan waktu pemberian,
besaran serta jumlah yang akan menerima. Hasil kesepakatan itu pun selanjutnya disampaikan
ke bidang yang mengampu hubungan industrial. "Sesuai ketentuan pemberian THR paling
lambat diberikan tujuh hari sebelum lebaran," jelasnya.

Terpisah, Kepala Disnakertrans DIJ, Aria Nugrahadi mengatakan sebagai upaya deteksi dini juga
akan membentuk posko THRK berkoordinasi dengan wilayah kabupaten/kota. Serta akan
melakukan monitoring ke perusahaan untuk mendorong pembayaran THRK ini. "Sesuai edaran
dari Kemenaker mengamanatkan kewajiban pembayaran tanpa dicicil," katanya, (wia/pra/by)
caption;

TAK BOLEH DICICIL: Pemkot Jogjakarta mengingatkan para pengusaha atau perusahaan untuk
tidak mencicil pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini.

281