Page 295 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 295
"Saya mendukung penuh program ini sebagai jaminan dari kehadiran pemerintah dalam setiap
persoalan yang dihadapi warga negaranya, dalam hal ini pekerja yang tengah mendapat musibah
PHK," kata LaNyalla, Sabtu (17/4).
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menilai perlu integrasi data antara BPJS dengan
JKP agar program ini dapat berjalan tepat sasaran.
"Karena program ini akan dilihat berdasarkan keikutsertaan pekerja pada BPJS, maka sebaiknya
diitegrasikan datanya agar tepat sasaran," ujar LaNyalla.
Di sisi lain, mantan Ketua Umum PSSI itu meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi kepada
seluruh lapisan masyarakat agar hal ini dapat diketahui dengan luas.
"Para penerima manfaat program ini juga harus aktif mengakses informasi. Sehingga nantinya
para pekerja yang merupakan JKP dapat berwirausaha atau melakukan kegiatan ekonomi
lainnya," tutur alumnus Universitas Brawijaya Malang ini.
Program JKP merupakan program baru yang diatur dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Program tersebut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan
turunan.
Lembaga Sensor Film Daerah Sebaiknya Diperkuat, Bukan Malah Dibubarkan JKP ini akan
menjadi tanggungan pemerintah membayarkan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya
peserta akan mendapatkan manfaat selama 6 bulan jika terkena PHK. Besaran manfaat yang
akan diterima sebesar 45 persen dari upah selama 3 bulan, dan 25 persen pada bulan berikutnya.
Untuk implementasi JKP tersebut, pemerintah telah mengalokasikan modal awal sebesar Rp 6
triliun di APBN 2021. (EDITOR: RUSLAN TAMBAKTag: LANYALLA MATTALITTI BPJS JKP DPD RI)
294
