Page 299 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Judul Dilarang Nyicil THR Ya Bos
Nama Media Radar Kudus
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg8
Jurnalis GAL
Tanggal 2021-04-17 08:51:00
Ukuran 254x119mmk
Warna Warna
AD Value Rp 15.748.000

News Value Rp 78.740.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Agus Juanto (Kepala Bidang Hubungan industrial dan Perselisihan Tenaga Keja pada
Disnaker Perinkop dan UKM Kudus) Ini baru mengedarkan dulu, belum kami pantau dalam
pembayarannya

neutral - Agus Juanto (Kepala Bidang Hubungan industrial dan Perselisihan Tenaga Keja pada
Disnaker Perinkop dan UKM Kudus) Jika masih ada yang tidak membayar secara penuh,
perusahaan wajib menyampaikan bukti laporan keuangan maupun kesepakatan bersama

Ringkasan

Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus segera mengirimkan
surat edaran terkait pembayaran Tunjangan hari raya (THR). Dalam aturan setiap perusahaan
tidak diperkenankan mencicil pembayaran THR. Kepala Bidang Hubungan industrial dan
Perselisihan Tenaga Keja pada Disnaker Perinkop dan UKM Kudus Agus Juanto mengatakan,
pihaknya dalam waktu dekat akan memberi surat edaran ke perusuhaan. Dia menyebut ada 150
pemsahaan yang bakal menerima surat edaran pembayaran THR

DILARANG NYICIL THR YA BOS

Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus segera mengirimkan
surat edaran terkait pembayaran Tunjangan hari raya (THR). Dalam aturan setiap perusahaan
tidak diperkenankan mencicil pembayaran THR.

Kepala Bidang Hubungan industrial dan Perselisihan Tenaga Keja pada Disnaker Perinkop dan
UKM Kudus Agus Juanto mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan memberi surat edaran
ke perusuhaan. Dia menyebut ada 150 pemsahaan yang bakal menerima surat edaran
pembayaran THR

Dalam pembayaran THR ini, kata dia, setiap perusahaan harus membayarkan THR kepada
karyawan secara tunai. Atau dengan tegas tidak boleh dicicil. "Ini baru mengedarkan dulu, belum
kami pantau dalam pembayarannya," katanya.

Pihaknya juga menyebut, setiap perusahaan juga diberikan kelonggaran dalam pembayaran THR
ini. Bagi perusahaan, yang tak mampu membayar 100 persen bisa menempuh musyawarah
298