Page 303 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 303

Judul               Jabar Minta Pebisnis Belum Bisa Bayar THR Beri Bukti ke Buruh
                Nama Media          Koran Kaltara
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg7
                Jurnalis            CNI
                Tanggal             2021-04-17 08:48:00
                Ukuran              556x92mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 16.680.000

                News Value          Rp 50.040.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Jawa  Barat  (Disnakertrans  Jabar)  akan  melakukan
              pengawasan  terhadap  pembayaran  THR  buruh.  Ini  dilakukan  untuk  memastikan  perusahaan
              memenuhi aturan yang sudah ditetapkan. Untuk perusahaan yang masih terdampak pandemi
              covid-19  dan  belum  mampu  membayar  THR,  Kepala  Disnakertrans  Jabar  Rachmat  Taufik
              mengatakan  harus  membuktikan  ketidakmampuan  kepada  pekerja/buruh  lewat  laporan
              keuangan yang transparan.


              JABAR MINTA PEBISNIS BELUM BISA BAYAR THR BERI BUKTI KE BURUH

              Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Jawa  Barat  (Disnakertrans  Jabar)  akan  melakukan
              pengawasan  terhadap  pembayaran  THR  buruh.  Ini  dilakukan  untuk  memastikan  perusahaan
              memenuhi aturan yang sudah ditetapkan.

              Untuk perusahaan yang masih terdampak pandemi covid-19 dan belum mampu membayar THR,
              Kepala Disnakertrans Jabar Rachmat Taufik mengatakan harus membuktikan ketidakmampuan
              kepada pekerja/buruh lewat laporan keuangan yang transparan.

              Dialog antara perusahaan dan pekerja, kata dia, dapat menjadi salah satu solusi bagi perusahaan
              yang tidak mampu memberikan THR. Pemprov Jabar dalam hal ini akan menjadi penengah dalam
              dialog tersebut untuk mencapai kesepakatan.

              la mengatakan bila nantinya kedua belah pihak sepakat, pihaknya akan memberi keringanan
              pada mereka. Namun, keringanan yang dapat ditolerir sesuai surat edaran menaker.

              Artinya,  tolerir  hanya  soal  waktu  pembayaran.  Sedangkan  mengenai  besaran  THR,  semua
              perusahaan  di  Indonesia  wajib  membayar  sesuai  dengan  Permenaker  Nomor  6  Tahun  2016
              tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan








                                                           302
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308