Page 412 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

"Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh," ujar Menaker Ida dalam virtual konferensi pers tentang THR Tahun 2021
di Jakarta pada Senin (12/4/2021).

Lantas, seperti apa skema penghitungan besaran THR keagamaan untuk pekerja/buruh?
Pembayaran THR keagamaan sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa
hal, yakni: Sementara, untuk besaran THR keagamaan diberikan dengan ketentuan:

1. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih,
diberikan sebesar 1 bulan upah.

2. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi
kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan penghitungan: (masa kerja
dibagi 12) dikali dengan 1 bulan upah.

3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 bulan dihitung
sebagai berikut: Selain itu, Menaker Ida juga mengungkapkan adanya sanksi dan denda bagi
perusahaan atau pengusaha yang telat membayarkan THR 2021 secara penuh sesuai aturan
yang berlaku.

"Terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau
buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," katanya lagi.

Diketahui, sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan Pasal 9 ayat 1 dan 2. Dalam aturan disebutkan, bagi perusahaan yang tidak
membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan paling lambat
7 hari sebelum hari keagamaan akan dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Menaker Ida
menambahkan, semua sanksi administratif dan denda kepada pengusaha yang tidak
membayarkan THR tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atau keterlambatan pembayaran
THR keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Lantaran masih terdampak pandemi corona, bagi perusahan yang tidak mampu memberikan
THR keagamaan 2021 sesuai waktu yang ditentukan, maka akan diminta pembuktiannya.

Artinya, perusahaan bisa membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja/buruh, berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan yang transparan.

Namun, jika perusahaan tetap tidak mampu membayarkan THR sesuai dengan aturan yang
berlaku, perusahaan akan dikenakan denda. Selain itu, Menaker juga meminta gubernur dan
bupati/wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog
dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
dengan itikad baik.

Adapun kesepakatan itu dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan 2021 pekerja/buruh
yang bersangkutan.

"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat," imbuhnya.

411