Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 46

Judul               Pemberian THR Tidak Boleh Dicicil
                Nama Media          Radar Semarang
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            ZAL
                Tanggal             2021-04-19 04:16:00
                Ukuran              279x131mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 25.668.000

                News Value          Rp 128.340.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Djarot Supriyoto (Kepala Disnaker Kabupaten Semarang) Harus dibayar lunas. Kali ini
              tidak bisa dicicil. Makan ya kasedang kami tekan perusahaan bisa transparan terkait ekonomi.
              Sehingga tiba saatnya nanti harus membayar, tidak ada yang molor



              Ringkasan
              Perusahaan wajib membayarkan THR (Tunjangan Hari Raya) maksimal H-7 Lebaran. Pemberian
              dalam  sekali  bayar  alias  tidak  dicicil.  Bahkan  Dinas  Tenaga  Kerja  (Disnaker)  Kabupaten
              Semarang,  telah  menyiapkan  sanksi  jika  ada  perusahaan  yang  melanggar.  Kepala  Disnaker
              Kabupaten  Semarang  Djarot  Supriyoto  menegaskan,  jika  diketahui  ada  perusahaan  yang
              melanggar, sanksinya juga telah diatur yakni mulai dari teguran, peng-hentian sementara hingga
              pencabutan izin usaha.


              PEMBERIAN THR TIDAK BOLEH DICICIL


              Perusahaan wajib membayarkan THR (Tunjangan Hari Raya) maksimal H-7 Lebaran. Pemberian
              dalam  sekali  bayar  alias  tidak  dicicil.  Bahkan  Dinas  Tenaga  Kerja  (Disnaker)  Kabupaten
              Semarang, telah menyiapkan sanksi jika ada perusahaan yang melanggar.

              Kepala  Disnaker  Kabupaten  Semarang  Djarot  Supriyoto  menegaskan,  jika  diketahui  ada
              perusahaan yang melanggar, sanksinya juga telah diatur yakni mulai dari teguran, peng-hentian
              sementara hingga pencabutan izin usaha.

              "Harus dibayar lunas. Kali ini tidak bisa dicicil. Makan ya kasedang kami tekan perusahaan bisa
              transparan terkait ekonomi. Sehingga tiba saatnya nanti harus membayar, tidak ada yang molor,"
              ungkapnya Minggu (18/4).

              Tahun  lalu  ada  beberapa  perusahaan  yang  molor  pembayarannya.  Untuk  mengantisipasi
              pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap lebih dari 1.000 perusahaan di Kabupaten
              Semarang. Setiap hari perusahaan wajib melaporkan terkait data pekerjaan aktif. Terutama bagi
              perusahaan yang menga-lami kesulitan keuangan.
                                                           45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51