Page 567 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

MENAKER DIMINTA LIBATKAN BURUH DALAM SATGAS THR

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akan membentuk satgas THR 2021. Merespons
hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea
meminta pemerintah melibatkan serikat pekerja/buruh dalam satgas itu Andi juga menyarankan
Satgas THR diisi oleh asosiasi pengusaha untuk memberikan pendapat seimbang dalam
penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR 2021.

"Pemerintah merespons dengan baik, mudah-mudahan 1-2 hari ini Menaker agar segera
mengeluarkan, mudah-mudahan ya, harapan kami akan mengeluarkan kebijakan baru bahwa
Satgas THR yang sudah dibentuk oleh Menaker akan diisi oleh serikat buruh dan juga Apindo.
Jadi itu keinginan kami," kata Andi kepada awak media di Istana Presiden, Rabu (14/4).

Andi mengatakan, jika buruh dan pengusaha terlibat dalam Satgas tersebut, maka nanti semua
pihak akan mengetahui mana perusahaan yang mampu atau tidak membayar THR sesuai dengan
kondisi sebenarnya.
"Satgas THR diisi oleh 3 pihak, pemerintah, buruh, dan pengusaha agar bisa berimbang, netral,
dan bisa memberikan masukan-masukan yang benar-benar seimbang. Dari pengusaha
memberikan argumentasi, dari serikat buruh juga memberikan argumentasi yang tepat. Dan kita
bisa melihat sama-sama perusahaan ini mampu atau tidak memberikan THR," jelas dia.
Lalu juga dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang belum melunaskan kewajiban THR
pekerja. Pasalnya, Andi mengatakan hingga saat ini masih ada perusahaan yang belum
melunaskan THR tanpa dikenai sanksi.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah telah membentuk Satgas pelayanan konsultasi dan
penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR 2021. Ia juga meminta pemerintah daerah
(Pemda) membentuk satgas serupa agar pembayaran THR 2021 dapat terlaksana dengan baik.

"Saat ini Kementerian telah membentuk Satgas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum
pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 di pusat yang perlu diikuti daerah agar pelaksanaan
SE THR dapat berjalan dengan baik dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuat
para pihak yaitu pekerja atau buruh, dan keterlibatan peran pemerintah daerah untuk
mendorong dan melaksanakan langkah-langkah kebijakan pemerintah," kata Ida dalam
konferensi pers virtual, Senin (12/4). (*)

566