Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Selain itu, perjalanan yang panjang dan lama dari negara penempatan ke tanah air
memungkinkan PMI tertular Covid-19.
"Tentu banyak PMI yang ingin mudik karena rindu dengan keluarga, ibu, bapak anak, dan
kerabat lainnya di kampung halaman. Dalam kesempatan ini, saya sangat berharap, meminta
agar niat mudik ditunda dulu," kata Menaker Ida di Jakarta, Minggu (18/4/2021).

Ida mengatakan jika pekerja migran nekat mudik, dikhawatirkan kemungkinan tertular Covid-19
dalam perjalanan sangat besar yang dapat berdampak pada kesehatan di tanah air.

"Karena penerbangan yang panjang dan lama menuju tanah air. Kasian jika keluarga di kampung
ikut terkena nantinya," ucap Menkaer Ida.

Lagi pula, jika mudik selesai, lalu ingin kembali bekerja, belum tentu negara tujuan
memperbolehkan para PMI masuk kembali.
Kalau pun diperbolehkan, tidak mudah untuk dapat lolos karena persyaratannya sangat ketat.

"Teman-teman harus lulus tes PCR, karantina 2 minggu, dan sebagainya," ucapnya.

Untuk itu, ia pun meminta para PMI agar bersabar.

Para PMI bisa memanfaatkan video call untuk melakukan tatap muka dengan orang tua, anak
dan kerabat di ruang virtual untuk merayakan Hari Lebaran.

"Permohonan maaf kepada ibu dan bapak di kampung bisa melalui video call atau telpon. Uang
lebaran untuk anak-anak bisa di transfer, hadiah-hadiah bagi mereka bisa dikirimkan via pos.
Banyak cara yang aman untuk menunjukkan cinta dan ridha kita kepada keluarga," terangnya.

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE)
tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja/Buruh
dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran Nomor M/7/HK.04/IV/2021 ini ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia,
Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung
Jawab Perusahaan Penempataan Pekerja Migran Indonesia.

Menaker Ida mengatakan, penerbitan SE ini dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai
Covid-19 yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja/buruh
swasta dan PMI.

75