Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 86
(PMI) untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada
tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021," kata Ida di Jakarta, Minggu (18/4/2021).
SE ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Republik
Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung Jawab Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Ida mengatakan, penerbitan SE ini dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai Covid-19
yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja/buruh swasta dan
PMI.
Selain itu, SE tersebut juga merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari
Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
"Namun demikian, kegiatan mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat.
Keadaan yang dimaksud, antara lain mudik yang dikarenakan keluarga sakit, anggota keluarga
meninggal, kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, atau kepentingan
persalinan dengan didampingi maksimal dua orang," tambahnya.
Menurut Ida, pekerja atau buruh yang terpaksa mudik karena kondisi darurat diwajibkan untuk
melampirkan print out surat izin keluar masuk (SIKM). Adapun SIKM bagi para pekerja atau
buruh swasta berupa surat izin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah atau
elektronik pimpinan perusahaan serta identitas pekerja atau buruh. ( Sementara itu, PMI dapat
melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan
atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang
dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis
Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri.
"Saya menginstruksikan pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) agar
memfasilitasi kepulangan PMI yang mengalami kondisi darurat untuk mudik, dari debarkasi ke
daerah asal," pungkasnya. (uka).
85
