Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 125

Title          JELANG LEBARAN, PEMERINTAH DIMINTA KONSISTEN MENGAWAL PEMBAYARAN THR
               Media Name     indopos.co.id
               Pub. Date      16 Mei 2020
                              https://indopos.co.id/read/2020/05/16/235154/jelang-lebaran-pemerintah -diminta-
               Page/URL
                              konsisten-mengawal-pembayaran-thr/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah diingatkan untuk konsisten mengawal
               pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja dan buruh.

               Adanya Posko pengaduan THR dari Kementerian Tenaga Kerja, juga diharapkan
               menjadi tempat aduan yang bisa diandalkan. Karena ada langkah tindak lanjut yang
               jelas atas setiap aduan yang masuk.

               "Kita mendorong pemerintah melalui Dewan Pengawas Ketenagakerjaan untuk
               konsisten mengawal pembayaran THR ini," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat
               Percetakan Penerbitan dan Media Informasi SPSI Arnod Sihite dalam keterangannya
               di Jakarta, Jumat (15/5/2020).

               Adanya Posko Pengaduan THR oleh Kementerian Tenaga Kerja, kata dia, diharapkan
               menjadi tempat aduan yang bisa diandalkan oleh rekan-rekan para pekerja buruh di
               seluruh Indonesia.

               "Bukan saja agar setiap aduan ditindaklanjuti tetapi juga bagaimana pemberian THR
               ini betul-betul harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
               tentang pengupahan," ungkap Arnod yang juga anggota Lembaga Kerja Sama
               Tripartit nasional tersebut.

               Hal itu, kata dia, sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR
               keagamaan bagi pekerja buruh perusahaan. Maka tidak ada pilihan lain bagi
               pengusaha selain dari pada melaksanakan ketentuan tersebut.

               "Termasuk pengusaha memiliki kewajiban memberikan THR keagamaan paling
               lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dan THR ini merupakan pendapatan
               non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja buruh. Ini
               ketentuan yang tentu saja harus dilaksanakan dan tidak bisa dikecualikan," tegas
               Arnod.

               Dalam hal ini lanjut dia pekerja buruh juga bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan
               Dinas terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pengawasan
               pemberian THR ini lebih efektif.




                                                      Page 124 of 191.
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130