Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 129
Title KEMENLU HARAP EGO SEKTORAL HILANG UNTUK BAHAS PENEMPATAN ABK DI KAPAL
ASING
Media Name kompas.com
Pub. Date 15 Mei 2020
Page/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/05/15/04511521/kemenlu-harap-ego -sektoral-
hilang-untuk-bahas-penempatan-abk-di-kapal-asing
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, - Kementerian Luar Negeri mengajak seluruh pihak terkait melepaskan
ego sektoral untuk memperbaiki tata kelola penempatan anak buah kapal ( ABK)
WNI di luar negeri.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha
berharap kasus ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629 menyadarkan seluruh pihak
terkait pentingnya tata kelola yang baik.
"Kita selesaikan proses tata kelola penempatan satu pintu, tanpa lagi
mengedepankan ego sektoral masing-masing," kata Judha melalui diskusi daring,
Kamis (14/5/2020).
RPP merupakan mandat atau turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran.
Pada Pasal 4 ayat (1) huruf c UU tersebut menyatakan, pelaut awak kapal dan
pelaut perikanan termasuk sebagai pekerja migran Indonesia.
Kemudian, Pasal 63 UU yang sama menyebutkan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai
penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah".
Kemudian, lanjut dia, DPR telah memanggil pihak terkait pada 12 Februari 2020 dan
memberikan tenggat watu penyelesaian dua bulan berikutnya.
"Ini pun sekarang lewat deadline tersebut, so harus ada langkah strategis dari
semua kementerian/lembaga untuk duduk bersama dan melepaskan ego sektoral,"
ucapnya.
Kemenlu pun menyarankan adanya proses penempatan ABK yang mudah, murah,
cepat, aman, transparan, dan satu pintu.
Fokus lain yang diharapkan adalah pada peningkatan kompetensi para ABK.
Terakhir, soal penegakan hukum.
"(Ketika) ada pelanggaran, kita tegakkan hukum dengan tegas, baik itu dengan
menggunakan UU 18 maupun kalau perlu kita gunakan UU Nomor 21 Tahun 2007
tentang TPPO, di situ ada pemberatan, agar ada data deteren," tutur dia.
Page 128 of 191.
