Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 134
Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah Asean (AICHR) Yuyun
Wahyuningrum menyebut kematian beberapa WNI anak buah kapal (ABK)
berbendera Tiongkok menambah bukti panjang pelanggaran hak asasi secara
sistemik di dalam sektor maritim.
“Oleh karena itu, saya ingin mengajukan usulan akan tanggung jawab maritim
kolektif dan kerja sama multilateral antara negara-negara terkait untuk memastikan
bahwa kasus ini tidak akan terulang,” kata Yuyun.
Ia mendorong pemberlakuan standar hak asasi manusia di laut untuk melindungi
mereka yang bekerja di industri perikanan, pariwisata, industri perkapalan, industri
minyak dan gas lepas pantai, serta berbagai kegiatan lainnya di laut, termasuk
perempuan yang bekerja di industri perikanan pantai.
“Hak asasi manusia di laut harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi seperti halnya
di darat,” kata Yuyun.
Pelanggaran hak asasi manusia terhadap sejumlah ABK asal Indonesia yang bekerja
di kapal-kapal Tiongkok pertama kali diberitakan oleh stasiun televisi Korea Selatan,
MBC, berdasarkan pernyataan seorang ABK pada 5 Mei 2020. Dalam program
televisi itu, pria tersebut mengungkapkan bahwa kr u kapal har us menghadapi
berbagai perlakuan yang tidak manusiawi, seperti kondisi kerja yang buruk, upah
yang tidak layak, perlakuan diskriminasi, kerja paksa, jam kerja yang terlalu
panjang, dan tidak tersedianya air minum yang aman melainkan hanya air laut yang
difilter untuk diminum yang membahayakan kesehatan mereka. Ada dugaan
terjadinya perdagangan orang dalam kasus ini.
Yuyun mendorong pemerintah untuk meratifikasi dan menjalankan secara progresif
Konvensi ILO Nomor 188 yang mengatur standar minimum kondisi pekerjaan di
industry perikanan.
Kemudian, ia meminta pemerintah melakukan investigasi secara komprehensif
terkait dugaan keterlibatan kapal ikan Long Xing 629, Long Xing 605, Long Xing
802, dan Tian Yu 8, beserta agen tenaga kerja PT. Lakemba Perkasa Bahari, PT.
Alfira Perdana Jaya, and PT. Karunia Bahari, termasuk kemungkinan adanya indikasi
perdagangan orang.
Sementara itu, Satgas TPPO Bareskrim Polri memeriksa 14 saksi ABK Kapal Long
Xing, pada Rabu (13/5), terkait penyidikan kasus dugaan perdagangan orang yang
diduga dialami para ABK tersebut. Pemeriksaan dilakukan tim Satgas TPPO dengan
menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap di Rumah Perlindungan Trauma
Center (RPTC), Bambu Apus, Jakarta Timur.
“Pemeriksaan tambahan 14 saksi kru kapal hari ini di RPTC Bambu Apus,” kata
Kasubdit III Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Pol John Weynart
Hutagalung. Pemeriksaan diperlukan untuk meminta keterangan tambahan yang
Page 133 of 191.
