Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020

Alasan Pengusaha

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menganggap SE ini hanya akan jadi
alibi perusahaan agar dapat mencicil atau bahkan menunda pembayaran THR.
Syarat 'buka-bukaan' laporan keuangan perusahaan untuk membuktikan bahwa
mereka memang tengah kesulitan, misalnya, sulit terjadi di lapangan. Perusahaan
cenderung tidak mau berkomunikasi dan memutuskan mekanisme pembayaran THR
secara sepihak.

"Mengacu pada kasus PT Yongjin dan PT Doosan di Sukabumi yang membayar THR
dengan cara mencicil, justru mengakibatkan terjadinya hubungan industrial yang
tidak harmonis. Buruh akhirnya melakukan aksi yang melibatkan ribuan orang," ujar
Presiden KSPI Said Iqbal kepada reporter Tirto, Rabu (13/5/2020).

KSPI yakin hal serupa terjadi di banyak tempat. Oleh karenanya mereka membuka
posko di 30 provinsi. Selain terkait THR, para buruh juga bisa mengadu jika ada
pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan lain seperti PHK sepihak.

"Setelah Lebaran, KSPI akan melakukan gugatan perdata secara massal kepada
perusahaan-perusahaan tersebut," ujar Iqbal. "Kami akan menuntut mereka
membayar THR secara penuh plus denda 5 persen."

Iqbal juga mengatakan KSPI menggungat SE ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) dan Mahkamah Agung. Gugatan didaftarkan kemarin.

Protes juga dilayangkan DPD Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Papua
Barat. Ketua DPD GSBI Papua Barat Yohanes Akwan mengatakan SE ini berpotensi
membuat "perusahaan mengotak-atik hak THR para buruh dengan berbagai cara."

Dalam keterangan tertulis, Rabu, Yohanes meminta gubernur, bupati, dan wali kota
di Papua Barat untuk mendesak perusahaan membayar THR 100 persen. Hal ini
penting karena menurutnya dalam situasi normal saja banyak perusahaan yang
membandel tidak membayar THR secara penuh.

Pengawasan dapat dilakukan dengan "melibatkan unsur serikat buruh, serta
membentuk posko pengaduan di tingkat provinsi sampai kota/kabupaten."
SE Vs Permenaker dan PP

Alasan lain kenapa serikat-serikat menolak SE ini adalah karena ia bertentangan
dengan peraturan yang ada di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan).

"PP Pengupahan mewajibkan pengusaha membayar THR selambatnya H-7 lebaran.
Bila terlambat akan dikenai denda 5 persen [dari total THR]," kata Presiden KSPI
Said Iqbal.

Pasal 7 mengatur waktu pembayaran maksimal H-7, sementara soal denda 5 persen

Page 136 of 191.