Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 138
terdapat dalam pasal 56.
PP Pengupahan dipertegas oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker)
Nomor 6 Tahun 2016. Waktu pembayaran maksimal diatur dalam pasal 5 ayat (4),
sementara denda 5 persen terdapat di pasal 10 ayat (1). Permenaker ini merupakan
aturan turunan dari PP Pengupahan.
Kedudukan hukum PP dan Permenaker ada di atas Surat Edaran. Oleh karena itulah
pengusaha semestinya menggunakan dan patuh dengan PP Pengupahan dan
Permenaker, bukan SE, kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI) Asfinawati kepada reporter Tirto.
Asfin mengatakan SE ini adalah bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah
terhadap para pekerja. Alasannya sederhana, para pengusaha dan buruh dibiarkan
berdialog tanpa campur tangan pemerintah. Karena itu sulit memastikan pengusaha
benar-benar membuka laporan keuangan mereka.
Peran pemerintah hanya menerima laporan setelah buruh-pengusaha berdialog--
sebagainya bunyi poin 3 SE. "Seharusnya [perusahaan] yang tidak mampu,
menginformasikan ke Disnaker. Kemudian dilihat benar atau tidak [mampu secara
finansial]," kata Asfin. "Mereka (pengusaha) akan bilang saja tidak mampu [bayar].
Terus bagaimana buruh bisa memverifikasi?"
Page 137 of 191.
