Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 131
Title INDONESIA DESAK PBB USUT TUNTAS KASUS ABK
Media Name republika.co.id
Pub. Date 15 Mei 2020
Page/URL https://republika.co.id/berita/qaccle485/indonesia-desak-pbb-usut-tunt as-kasus-abk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Pemerintah mendesak Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) ikut mengusut kasus dugaan pelanggaran HAM yang
menimpa anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal Long Xing 629 berbendera
Cina. Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menyebutkan, Pemerintah
Indonesia telah melaporkan masalah itu kepada dewan HAM dunia sejak 8 Mei lalu.
"Pemerintah serius mengusut dugaan eksploitasi ABK asal Indonesia. Oleh karena
itu, kita telah melaporkan kasus ini kepada Dewan HAM PBB," ujar Dini menjelaskan
dalam keterangan pers, Kamis (14/5).
Permintaan agar PBB turun tangan ini disampaikan perwakilan Indonesia dalam
sebuah pertemuan internasional di Jenewa, Swiss. Saat itu, Dewan HAM PBB
mengadakan pertemuan untuk membahas upaya global memberikan jaminan
perlindungan HAM dalam penanganan Covid-19. "Perwakilan Indonesia Duta Besar
Hasan Kleib secara khusus meminta Dewan HAM memberi perhatian kepada pekerja
industri perikanan," kata Dini.
Sementara dari dalam negeri, kata Dini, kepolisian tengah mengejar pihak penyalur
dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang.
Terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, Pemerintah Cina telah
sepakat menginvestigasi kasus eksploitasi ABK tersebut sejak 11 Mei lalu. Karena
itu, Menlu akan menagih hasil invetigasi Cina sembari menunggu hasil investigasi
Bareskrim Polri.
"Saya berharap Pemerintah Cina akan memenuhi janji mereka untuk
menginvestigasi kasus ini sepenuhnya," kata Retno, kemarin.
Pada Senin (11/5), Pemerintah Cina mengeklaim menyelidiki kasus tersebut. Juru
bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Zhao Lijian mengaku, Beijing
menanggapi laporan itu dengan sangat serius. Namun, dia mengisyaratkan bahwa
tidak semua laporan mengenai ABK WNI itu benar.
"Pada tahap saat ini, tampaknya beberapa laporan media tidak faktual," ujarnya
pada Senin (11/5), dikutip laman resmi Kemenlu Cina. Zhao mengatakan, Cina akan
terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Indonesia. Masalah tersebut akan
ditangani berdasarkan fakta dan hukum.
Page 130 of 191.
