Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020

Kabupaten Sukabumi, dimana banyak perusahaan yang mengeluarkan kebijakan
membayar THR secara dicicil atau bertahap. Sehingga akhirnya memancing aksi
unjuk rasa para buruh yang memprotes kebijakan tersebut," lanjutnya.

Lebih lanjut, Dadeng menegaskan THR adalah hak buruh. Sudah ada aturan yang
mewajibkan perusahaan membayar THR, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015.

"Dan ketika THR dicicil, maka namanya bukan THR lagi. Sebab diberikan di luar dari
Hari Raya Keagamaan. THR itu kan tunjangan yang wajib diberikan pengusaha
kepada buruhnya untuk kebutuhan di hari raya. Kalau dicicil sampai beberapa bulan
itu bukan THR lagi namanya," kata Dadeng.

Ia sangat menyayangkan masih banyak perusahaan yang masih membayar hak THR
buruh dengan cara dicicil. Apalagi setelah perusahaan memberlakukan sistem kerja
No Work No Pay yang berimbas pada pengurangan nilai upah per bulan para buruh.

"Ini sangat keterlaluan. Bagaimana tidak, setelah pengusaha-pengusaha
memberlakukan No Work No Pay, kemudian sekarang hampir semua perusahaan
memberlakukan THR dicicil. Buruh terus dijadikan korban, buruh upahnya terus
dirampas," katanya lagi.

Ia juga mengkritik sikap pemerintah yang seolah mendukung kebijakan perusahaan
yang memperbolehkan THR dibayar dengan cara dicicil. Lagi-lagi, Dadeng menyebut
biang kerok permasalahan ini adalah terbitnya Surat Edaran Menaker nomor
M/6/HI.00.01/V/2020.

"Kalau edaran ini tidak dikeluarkan, saya kira tidak akan ada banyak kasus seperti
sekarang ini. Edaran ini harus segera dicabut. Kami mendesak Menaker RI Ida
Fauziyah untuk segera mencabut. Edaran ini hanya mengakomodir suara dan
kepentingan pengusaha semata. Pemerintah harus melihat bahwa THR ini sangat
dinantikan para buruh," imbuhnya.

"Tidak ada alasan perusahaan yang tidak mampu membayar THR. Bahkan sebelum
adanya Covid-19, pengusaha sudah diberi banyak kemudahan oleh Presiden Jokowi
melalui paket kebijakan ekonomi Jokowi jilid 1 hingga jilid 16," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sukabumi, Budi Mulyadi
menyampaikan keprihatinannya melihat para buruh yang masih harus
memperjuangkan hak mendapat THR secara utuh tanpa dicicil. Padahal, kata Budi,
sudah ada aturan yang mengatur pembayaran THR dan semestinya sudah tak bisa
ditawar lagi.

"Namun akibat surat edaran Menaker, dua tiga hari ini, bahkan di hari-hari
berikutnya, ini akan terus terjadi gelombang aksi buruh di masing-masing pabrik
atau di masing-masing perusahaan yang belum bisa membayar THR-nya tepat

Page 157 of 191.