Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 159

waktu. Ini hal yang sangat menyakitkan bagi kita, kaum buruh. Bahkan saya bisa
               menyampaikan Kabupaten Sukabumi membara karena ulah Menaker," ujar Budi
               saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

               Budi menilai, dalam tiga hari terakhir saja sudah ada ribuah buruh di empat
               perusahaan yang melakukan gelombang aksi unjuk rasa buntut pemberlakuan
               aturan yang memperbolehkan THR dibayar dengan cara dicicil dan tepat waktu.

               "Kami dari DPC SPN Sukabumi mendesak pemerintah daerah, khususnya
               Disnakertrans Kabupaten Sukabumi untuk mengambil langkah-langkah preventif.
               Bila perlu kumpulkan semua pengusaha yang belum bisa membayar THR-nya tepat
               waktu, lantas juga mengumpulkan perwakilan pekerja. Supaya gelombang aksi ini
               tidak terjadi lagi di tengah wabah Virus Corona," kata Budi lagi.

               "Pada prinsipnya kami mendukung aksi yang dilakukan para buruh apabila belum
               ada kesepakatan, belum ada kesepahaman antara pengusaha dan pekerja
               mengenai pembayaran THR tahun ini," tandasnya.

               Terpisah, Ketua Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh
               Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, Mochamad Popon menilai Surat
               Edaran Menaker yang seolah memperbolehkan THR dibayar dengan cara dicicil atau
               ditunda oleh perusahaan tidak mempunyai kekuatan hukum.

               "Surat Edaran menaker itu tidak punya kekuatan hukum apa-apa. Kita tetap
               meminta THR itu dibayarkan oleh pengusaha tanpa harus dirundingkan, karena
               aturan THR sudah jelas diatur dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan PP
               masing-masing perusahaan," tegas Popon.

               Popon juga mengaku sudah meminta beberapa perusahaan untuk tetap membayar
               THR para buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan
               membayarkan THR atau hak normatif para buruh secara penuh.

               "Karena THR dari aspek keuangan perusahaan merupakan biaya tetap (fixed cost)
               yang sudah direncanakan perusahaan sejak jauh hari. Maka tidak ada alasan bagi
               perusahaan untuk memotong atau mengurangi, mencicil atau menunda pembayaran
               THR kepada pekerja atau buruh," tegasnya.

               "Kami percaya, walaupun terjadi pandemi Covid-19, semua perusaahaan mitra kami
               akan mampu mempertahankan daya saingnya dengan cara konsisten untuk
               memenuhi hak-hak normatif pekerja atau buruh di perusahaan masing-masing,"
               imbuh Popon.

               "Kondisi saat ini sebagai dampak Covid-19 ini memang berat. Tapi kita harus yakin
               dan optimis bahwa kondisi sulit ini akan segera berakhir, seiring dengan mulai
               berjalannya perekonomian dan mulai melonggarnya aturan lockdown di beberapa
               negara tujuan ekspor di Eropa dan Amerika beberapa hari terakhir ini," tandasnya.




                                                      Page 158 of 191.
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164