Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
        P. 164
     Title          SAHRUDDIN SAID INGATKAN THR KEPADA PEKERJA TETAP WAJIB DIBAYARKAN
               Media Name     fajar.co.id
               Pub. Date      15 Mei 2020
                              https://fajar.co.id/2020/05/15/sahruddin-said-ingatkan-thr-kepada-peke rja-tetap-wajib-
               Page/URL
                              dibayarkan/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
               Sekretaris Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Sahruddin
               Said, menyampaikan perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR)
               Keagamaan kepada seluruh pekerja yang minimal telah bekerja selama satu tahun.
               "Perusahaan wajib membayar THR untuk pekerja yang minimal telah bekerja di
               perusahaan tersebut selama satu tahun," tegas Sahruddin di Gedung DPRD Kota
               Makassar, Kamis (14/5/2020).
               Ia menambahkan, THR tersebut sudah harus dibayarkan maksimal H-7 lebaran.
               "Saya sudah bicara dengan Kadisnaker, H-7 lebaran THR sudah harus diberikan,
               tidak boleh tidak," ucap Politisi PAN ini.
               Sahruddin mengingatkan kepada pengusaha yang tidak mengindahkan aturan
               tersebut akan mendapatkan evaluasi mulai dari pemanggilan hingga pencabutan izin
               usahanya.
               "Kalau tidak, perusahaan tersebut akan dievaluasi dengan 3 catatan yaitu dicabut
               izinnya, kemudian dibekukan usahanya dan terakhir dipanggil orangnya untuk
               disanksi," terangnya.
               Kemnaker telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor:
               M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020
               di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.
               Sesuai SE Kemenaker diatur bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR
               Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5%. Denda ini dikelola
               dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan
               kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada
               pekerja/buruh.
                                                      Page 163 of 191.





