Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020

Title GUGAT MENAKER KE PTUN, BURUH: KAMI MENOLAK THR DICICIL DAN DITUNDA!
Media Name suara.com
Pub. Date 15 Mei 2020
https://www.suara.com/news/2020/05/15/120732/gugat-menaker-ke-ptun-bur uh-kami-
Page/URL
menolak-thr-dicicil-dan-ditunda
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi menggugat Menteri Tenaga
Kerja (Menaker) Ida Fauziyah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan
ini terkait dengan surat edaran Menaker tentang kebijakan Tunjangan Hari Raya
(THR).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa pihaknya menuntut lima poin utama
yang intinya menolak kebijakan tersebut. Adapun gugatan itu teregister dalam
Kepaniteraan PTUN Nomor: 107/G/2020/PTUN JKT tanggal 14 Mei 2020.

"Gugatan ini sudah secara resmi kami ajukan ke PTUN Jakarta karena bertentangan
dengan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mewajibkan pengusaha
membayar THR selambatnya H-7 lebaran," kata dia dalam keterangannya, Jumat
(15/5/2020). "Bila terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5%,"
lanjutnya.

Lima poin yang dituntut, yakni pertama, meminta PTUN dan MA membatalkan Surat
Edaran Menaker nomor M/6/HI.00.01/V/2020 dinyatakan tidak berlaku. Kedua,
meminta PTUN dan MA menyatakan PP 78/2015 adalah sebagai dasar penetapan
dan pembayaran THR bagi buruh di seluruh Indonesia. "Ketiga, menolak
pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dan menunda," kata dia.

Selanjutnya, meminta PTUN dan MA untuk memerintahkan Menaker memberikan
sanksi administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan yang tidak membayar
THR pada H-7 atau tidak membayar THR 100% bagi pekerja. Terakhir, meminta
pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya. Baik yang masih
bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling lambat H-7 lebaran.
"Mengacu pada kasus PT Yongjin dan PT Doosan di Sukabumi yang membayar THR
dengan cara mencicil, justru mengakibatkan terjadinya hubungan industrial yang
tidak harmonis. Buruh akhirnya melakukan aksi yang melibatkan ribuan orang,"
katanya.

Menurut Said, hal ini menunjukkan bahwa SE Menaker tentang THR dimanfaatkan
oleh perusahaan untuk "akal-akalan" dengan cara mencicil atau menunda tanpa
menjelaskan kepada pekerja. Bahkan tidak ada audit untuk menunjukkan rugi atau
tidaknya.

Page 168 of 191.