Page 1008 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 1008

(SP/SB) tersebut difasilitasi dan disaksikan langsung Menteri Ketenagakerjaan  (Menaker) Ida
              Fauziyah.


              TEMUI CAK IMIN, APINDO & SERIKAT BURUH SATU SUARA DUKUNG RUU PKS

              Temui Cak Imin, Apindo & Serikat Buruh Satu Suara Dukung RUU PKS Widya Michella Jum'at,
              30 April 2021 - 21:00 WIB loading.

              Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar menerima surat
              pernyataan  komitmen  bersama  tentang  tuntutan  untuk  mempercepat  pembahasan  dan
              pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi UU PKS. FOTO/Michelle Natal

              JAKARTA  - Wakil  Ketua DPR  RI  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  (Korkesra)  Muhaimin  Iskandar
              menerima  surat  pernyataan  komitmen  bersama  tentang  tuntutan  untuk  mempercepat
              pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi UU PKS.

              Penyerahan  komitmen  bersama  yang  ditandatangani  oleh  Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha
              Indonesia  (APINDO)  Hariyadi  B.Sukamdani  dan pimpinan  Konfederasi  Serikat Pekerja/Serikat
              Buruh (SP/SB) tersebut difasilitasi dan disaksikan langsung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
              Ida Fauziyah.

              Para pimpinan SP/SB tersebut antara lain Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI),
              Elly Rosita; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena
              Wea;  Ketua  Umum  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI),  Yorrys  Raweyai;
              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi; Presiden Sarikat Buruh Muslimin
              Indonesia  (Sarbumusi),  Syaiful  Bahri  Anshori;  dan  Ketua  Umum  KSP  BUMN,  Ahmad  Irfan
              Nasution.
              Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, menilai surat komitmen bersama tersebut sebagai bukti
              bentuk  dukungan  RUU  PKS,  bukan  hanya  dari  aktivis  perempuan,  melainkan  juga  dari  para
              pejuang aktivis buruh, dan pengusaha yang bersatu. Karena salah satu lokasi rawan kekerasan
              seksual di tempat kerja.

              "Untuk itu, tempat kerja harus kita jaga agar produktif, sehingga RUU PKS ini bisa mengurangi
              hingga zero accident pada kekerasan terutama perempuan," kata Muhaimin di gedung DPR RI,
              Jakarta, Jumat (30/4/2021).
              Muhaimin  memberikan  apresiasi  kepada  Menaker  Ida  yang  telah  memfasilitasi  pertemuan
              konfederasi SP/SB dan Apindo dengan pimpinan DPR. "Setelah ini, akan segera disampaikan ke
              Badan Legislasi, dan seluruh fraksi DPR dan diharapkan menjadi pertimbangan agar RUU PKS
              segera disahkan," katanya.
              Ida  menilai  RUU  PKS  sebagai  upaya  melindungi  masyarakat  termasuk  pekerja/buruh  yang
              merupakan kelompok rentan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual baik di tempat kerja
              atau ketika perjalanan masuk dan pulang kerja menggunakan fasilitas umum. "Ini harus menjadi
              perhatian bersama. Kejadian pelecehan dan kekerasan seksual memang dapat terjadi di mana
              saja  termasuk  di  tempat  tinggal  para  pekerja/buruh,  seperti  tempat  kost,  asrama  ataupun
              kontrakan," ungkap Ida.

              Ida  menjelaskan  pelecehan  dan  kekerasan  seksual  adalah  dua  mata  pisau  yang  merusak
              seseorang  dan  berdampak  pada  kesehatan  fisik  maupun  mental  serta  kinerja  seseorang  di
              tempat kerja. "Hal ini jelas akan merugikan pekerja/buruh dan pengusaha, untuk itu negara
              perlu hadir memberikan perlindungan bagi rakyatnya, " katanya.


                                                          1007
   1003   1004   1005   1006   1007   1008   1009   1010   1011   1012   1013