Page 1038 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

Dikutip dari Antara pada 29 April 2021, Kementerian Tenaga Kerja menegaskan pekerja dengan
status outsourcing (alih daya), karyawan kontrak, ataupun pekerja tetap (PKWT dan PKWTT)
berhak menerima THR .

Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan pekerja kontrak atau outsourcing berhak
mendapatkan THR selama mereka telah bekerja minimal satu bulan.

Tidak hanya itu saja, pekerja kontrak dan outsourcing yang terkena PHK 30 hari sebelum lebaran
juga berhak mendapatkan THR .

Hal tersebut sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan, yang pada
prinsipnya mewajibkan pengusaha memberi THR Keagamaan secara penuh kepada
pekerja/buruh selambat-lambatnya H-7 Lebaran .

Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan adalah 1 bulan upah untuk pekerja/buruh yang
mempunyai masa kerja melebihi 12 bulan.

Sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang
besarannya dihitung secara proporsional sesuai masa kerjanya.

Bagi yang telah bekerja di atas satu tahun, mendapatkan THR sebesar perhitungan upah sebulan
yaitu upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih atau upah pokok termasuk tunjangan
tetap.
Bila upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka perhitungan THR dihitung
berdasarkan upah pokok.

Hal ini juga dijelaskan oleh Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, bahwa
pembayaran THR tidak ada perbedaan dalam status kerja.

"Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status kerja. Pekerja outsourcing maupun
kontrak, asalkan telah bekerja selama satu bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja
pada hari keagamaan berlangsung, maka berhak mendapatkan THR juga," sebut Indah Anggoro
Putri.***.

1037