Page 1042 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

DISNAKERTRANS CIANJUR WAJIBKAN PERUSAHAAN BAYAR THR H-7

Cianjur - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur, Jawa Barat,
mewajibkan perusahaan memberikan tunjangan hari raya (THR) secara utuh pada karyawannya
paling lambat 7 hari sebelum l Lebaran.

"Kewajiban perusahaan untuk memberikan THR pada karyawan sudah tertuang dalam Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021, di mana pihak perusahaan di
Cianjur, akan didorong sudah memberikan THR 7 hari sebelum Lebaran," kata Kepala
Disnakertrans Cianjur, Heri Suipardjo di Cianjur Jumat.

Ia menyebutkan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk memantau pemberian THR.

Pihak perusahaan, ungkap dia, saat memberikan THR dilakukan secara penuh dan tidak dicicil
karena sesuai Surat Edaran dari pusat pemberian THR tidak dapat dicicil, sehingga pihaknya
berharap semua perusahaan dapat mematuhi dan mengikuti aturan.

Bahkan pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk memantau setiap perusahaan terkait
pemenuhan THR pada karyawan, dimana tim nantinya akan mendatangi setiap perusahaan
untuk memantau apakah perusahaan sudah menyalurkan THR sesuai dengan Surat Edaran
Kementerian atau belum.

"Namun kami belum bisa memberikan sanksi Kalau ada perusahaan yang tidak mentaati aturan,
tapi kami akan memanggil pihak pengelola untuk menanyakan alasan dan
pertangungjawabannya seperti apa. Kita tidak bisa memberikan sanksi begitu saja, harus jelas
dulu, terlebih kondisinya masih pandemi," katanya.

Sementara Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cianjur, Hendra Malik, menyambut baik sikap
pemerintah yang menegaskan THR 2021 wajib dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya dan tidak
dicicil.

"Harapan kami pejabat daerah bersikap tegas dalam penegakkan aturan sebagaimana isi surat
edaran Menaker. Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas.
Tercatat hingga saat ini, masih ada perusahaan yang belum melunasi THR 2020 untuk
karyawanya," kata Hendra.

Pihaknya juga meminta Pemkab Cianjur bersikap tegas apabila terjadi pelanggaran terhadap
kebijakan tersebut."Kalau di Cianjur terbukti ada perusahaan yang melanggar saya berharap
Pemkab Cianjur tegas memberikan sanksi," katanya.

.

1041