Page 139 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 139
Ringkasan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta perusahaan melaksanakan kewajiban
membayar tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja atau buruh sesuai dengan jadwal
serta aturan yang sudah ditentukan pemerintah. "Kepada perusahaan, bayarkan THR sesuai
jadwal dan aturan," katanya saat saat mengunjungi para buruh di Rumah Susun Ambarawa pada
peringatan Hari Buruh di Kabupaten Semarang, Sabtu (1/5/2021).
GANJAR MINTA PERUSAHAAN BAYAR THR
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta perusahaan melaksanakan kewajiban
membayar tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja atau buruh sesuai dengan jadwal
serta aturan yang sudah ditentukan pemerintah.
"Kepada perusahaan, bayarkan THR sesuai jadwal dan aturan," katanya saat saat mengunjungi
para buruh di Rumah Susun Ambarawa pada peringatan Hari Buruh di Kabupaten Semarang,
Sabtu (1/5/2021).
Hal itu disampaikan Ganjar menjawab pertanyaan salah seorang buruh yang menanyakan
kepastian mengenai waktu pembayaran THR. Politikus PDI Perjuangan itu memastikan
perusahaan yang tidak melaksanakan pembayaran THR akan dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR 2021
mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan perundangan-undangan meski diberi
dispensasi pembayaran paling lambat sehari sebelum hari raya.
Hal itu sudah tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/ IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian TUnjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
Menaker juga mewajibkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan
dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara
kekeluargaan disertai itikad baik dengan kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja
Kamdani meminta fleksibilitas bagi sejumlah perusahaan untuk bisa memenuhi kewajiban
membayarkan tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.
Fleksibilitas itu diperlukan lantaran sebagian besar sektor usaha masih dalam kondisi yang tidak
mudah atau belum memiliki kondisi keuangan yang stabil akibat dampak pandemi Covid-19.
"Kami harap pemerintah dan pekerja juga memahami apabila masih ada perusahaan yang
meminta keringanan pembayaran THR kepada pekerja saat ini. Ini karena memang sebagian
besar sektor usaha masih dalam kondisi kontraksi dan belum memiliki kondisi penerimaan yang
stabil atau lancar karena itu mereka perlu diberi ruang gerak dan fleksibilitas untuk memenuhi
kewajiban THR-nya kepada karyawan," katanya di Jakarta, Sabtu.
Shinta juga berharap semua pihak bisa memahami bahwa fleksibilitas tersebut bukan merupakan
bentuk mangkir dari kewajiban terkait THR.
"Kami berharap semua pihak bisa positive thinking dan meyakini bahwa pelaku usaha juga
bersimpati terhadap kebutuhan karyawan di masa-masa hari raya," imbuhnya.
138
