Page 140 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 140
Namun, di saat yang sama, perusahaan perlu mempertahankan eksistensi usaha dan juga
lapangan kerja yg masih bisa dipertahankan.
"Jadi, kami harap semua pihak tidak menghakimi dan bisa memaklumi bila ada perusahaan yang
meminta fleksibilitas dan membuat kesepakatan khusus dengan pekerjanya untuk pemenuhan
pembayaran tersebut," katanya.
Shinta pun menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah mengupayakan
untuk memberikan THR kepada pekerjanya tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.
"Kami harap pemerintah dan serikat pekerja juga mengapresiasi hal ini karena kondisi yang ada
saat ini sama sekali tidak mudah bagi pelaku usaha untuk menopang beban THR plus gaji yg
momentumnya datang hampir berbarengan meskipun secara umum kondisi finansial sudah
sedikit lebih baik dari tahun lalu," pungkas Shinta.
Mencicil
Sementara itu, Peneliti Indef Rusli Abdullah menilai jika ada kesepakatan bahwa tunjangan hari
raya (THR) dibayar secara mencicil, maka kewajiban tersebut harus selesai di tahun berjalan.
Permintaan untuk mencicil THR kerap diutarakan oleh kalangan dunia usaha lantaran tidak
semua sektor usaha sudah pulih akibat terdampak pandemi Covid-19.
"Saya kira ide untuk dicicil itu ide bagus tapi dicicil harus dalam tahun berjalan. Misal untuk THR
2021, maka 2021 ini harus diselesaikan," katanya dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Rusli menilai meski THR bersifat wajib, namun hal itu seharusnya tidak bisa dikenakan kepada
seluruh pelaku usaha karena kondisi pandemi juga memberi dampak yang berat bagi sejumlah
sektor.
Ia mengatakan kewajiban membayarkan THR tepat waktu dan secara penuh harus dikenakan
kepada perusahaan atau sektor usaha yang tidak terdampak pandemi Covid-19. Misalnya saja
industri telekomunikasi atau perusahaan 1T yang justru panen besar di masa pandemi.
Terkait denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar THR, Rusli
menilai seharusnya hal tersebut dikenakan pada perusahaan yang tidak terdampak pandemi.
"Jadi ada dua sisi, sanksi untuk perusahaan atau sektor yang tidak terdampak. Kedua, untuk
yang terdampak bisa diberi fleksibilitas mencicil dalam waktu berjalan," katanya.
Rusli mengakui, tujuan pemerintah meminta agar THR dibayarkan secara penuh dan tepat waktu
yaitu untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat. Pada akhirnya, hal itu nantinya akan
berdampak pada pemulihan ekonomi secara nasional.
Akan tetapi, dengan adanya larangan mudik Lebaran, perputaran ekonomi yang diharapkan
tentu tidak akan sebesar jika masyarakat bisa melakukan mudik secara bebas.
"Kalau di masa pandemi, antara ekonomi dan kesehatan, memang kesehatan itu yang harus
diutamakan. Jadi memang trade off. Saya pun sepakat tidak boleh mudik, ada THR, yang penting
didorong saja konsumsi di masing-masing daerah orang itu tinggal bekerja. Didorong untuk beli
apa saja, yang penting dibelanjakan," kata RUSli. IJIBI/Antara)
caption:
BERINCANG DENGAN BURUH: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan buruh
di Rumah Susun Ambarawa, Kabupaten Semarang. Foto diambil Sabtu (1/5/2021).
139
