Page 152 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 152
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan sejumlah
tuntutan salah satunya pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan dalam aksi memperingati Hari Buruh atau May Day 2021.
TUNTUT CABUT KLASTER KETENAGAKERJAAN
Tuntut Cabut Klaster Ketenagakerjaan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan sejumlah
tuntutan salah satunya pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan dalam aksi memperingati Hari Buruh atau May Day 2021.
"Cabut dan batalkan Undang-undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan," kata Said
Iqbal di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5).
Pihaknya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut dan membatalkan UU Cipta Kerja
khususnya terkait ketenagakerjaan. Sebab menurutnya, aturan tersebut memberikan kerugian
kepada buruh karena menjadi "outsourcing" seumur hidup atau tanpa batas.
Pada peringatan Hari Buruh selain diikuti para buruh yang merupakan perwakilan KSPI dan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), juga diikuti mahasiswa dari BEM seluruh
Indonesia.
Di Yogyakarta, puluhan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY turun ke jalan dalam peringatan Hari
Buruh Internasional.
Mereka menggelar aksi simpatik membagikan takjil di sepanjang Jalan Malioboro dan menemui
Pimpinan DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasinya.
Para buruh DPD KSPSI DIY yang juga bagian dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu DIY-Jateng
(FKBB DIY-JATENG) itu menyerukan lima tuntutan mereka bertepatan dengan peringatan May
Day ini. Pertama, agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya,
memberikan hak dasar buruh, memberikan jaminan perlindungan atas hak bekerja serta
penghapusan sistem 'outsourcing".
Kedua, mendesak Tunjangan Hari Raya (THR) dibayarkan tepat waktu dan tanpa dicicil. Ketiga,
pemerintah segera menanggulangi pandemi Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi. Keempat,
usut korupsi bantuan sosial dan fokus atasi penularan virus. Kelima, terbitkan Perda
Ketenagakerjaan DIY.
Para buruh menyoroti kegagalan pemerintah dalam melindungi kaum buruh dan rakyat
sepanjang setahun lebih pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia. "Sikap pemerintah yang
meremehkan di awal pandemi, membuat krisis kesehatan yang merembet ke segala sendi
kehidupan, karena pemerintah tidak memilik skala prioritas yang jelas, bimbang, antara fokus
menanggulangi pandemi atau menjaga ekonomi tetap tumbuh," kata Waljid Budi Lestarianto,
Koordinator Umum Aksi Hari Buruh di Yogyakarta itu.
Presiden RI Joko Widodo melalui akun media sosialnya menyampaikan bahwa buruh adalah aset
besar bangsa yang turut andil dalam menggerakkan ekonomi dan dunia usaha. "Pa-ra buruh
adalah aset besar bangsa kita," ujarnya.
151
