Page 229 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

JAKARTA, KOMPAS - Pemberlakuan kembali upah minimum sektoral kabupaten/kota ataupun
perlindungan dari sistem kontrak dan kerja lepas masih menjadi tuntutan buruh dalam
peringatan Hari Buruh Internasional 2021. Di Jakarta, buruh menyampaikan aspirasi melalui aksi
teatrikal serta menyerahkan petisi kepada Mahkamah Konstitusi dan Presiden. Aksi serupa juga
dilangsungkan di sejumlah kota di Indonesia.

Mewakili Presiden, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima perwakilan serikat buruh di
Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jakarta, Sabtu (1/5/2021). Hadir dalam pertemuan
itu, perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dari kelompok buruh ada Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea
dan Ketua KSPI Said Iqbal.

Iqbal menjelaskan, buruh, baik sebagai serikat maupun perseorangan, telah mengajukan uji
materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Mahkamah Konstitusi.
Buruh terus menyuarakan pasal-pasal dalam aturan ini yang merugikan buruh.

Pertama, upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang dihilangkan. "Hal ini
menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian pendapatan pada buruh. UMSK diharapkan
tetap ada dan layak (nilainya)," kata Iqbal.

UMSK meningkatkan daya beli masyarakat. Sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi
terbesar bersama investasi, konsumsi masyarakat yang didukung daya beli yang kuat perlu
dijaga oleh pemerintah.

Selain itu, pembukaan model sistem kerja lepas (outsourcing) untuk semua jenis pekerjaan dan
seumur hidup juga dinilai tidak melindungi pekerja. Sistem kontrak yang bisa dilakukan berulang-
ulang oleh perusahaan tanpa batasan, seperti di aturan sebelumnya, juga merusak rasa keadilan
buruh. Buruh tak lagi berkesempatan untuk menjadi karyawan tetap.

"Kaum buruh mendukung Presiden Jokowi memastikan investasi datang lebih banyak dengan
menghancurkan hambatan dan perizinan-perizinan yang menghambat. Tetapi, hak-hak buruh
harus tetap dilindungi," tutur Iqbal.

Selain itu, aturan lain yang juga merugikan buruh dalam UU Cipta Kerja ialah pengurangan nilai
pesangon. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan diberikan pemerintah, menurut Iqbal,
akan sulit diimplementasikan sebab JKP akan diberikan dua tahun ber-turut-turut. Namun, jika
sistem kerja lepas dan kontrak tanpa batasan diberlakukan, pengusaha bisa dengan mudah
memecat karyawannya. Akibatnya, JKP diyakini tidak terjadi.

Moeldoko berjanji akan menyampaikan aspirasi buruh kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Dia memastikan pemerintah tidak akan mengabaikan
kesejahteraan buruh.

Belum lindungi buruh
Di Semarang, Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Jawa Tengah yang terdiri dari elemen
mahasiswa, buruh tani, nelayan, buruh, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya ikut
turun ke jalan.

Koordinator aksi Dwi Pra-setyo mengatakan, beberapa kebijakan yang dinilai gagal melindungi
buruh, di antaranya, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor

M/3/HK04/111/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam
Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

228