Page 230 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 230
"Kebijakan ini memberi kelonggaran bagi pengusaha dalam menentukan besaran upah sesuai
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Padahal, sejatinya ada ketimpangan posisi tawar
antara pengusaha dan pekerja atau buruh, yang juga berpotensi terjadi pemotongan upah,"
paparnya.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang bersama Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM)
Jateng, secara khusus, menyoroti kesejahteraan pekerja media yang masih jauh dari harapan
pada Hari Buruh Internasional 2021 ini. Berbagai pelanggaran ketenagakerjaan oleh perusahaan
media juga masih ditemui.
"Masih banyak perusahaan media menggaji pekerjanya jauh di bawah UMK (Semarang), yakni
Rp 2,8 juta, bahkan ada yang Rp 1 juta, Rp 1,2 juta, Rp 1,5 juta, hingga Rp 2 juta," kata
Koordinator Divisi Ketenagakerjaan AJI Kota Semarang Abdul Mughis.
Pemberian upah layak, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, hak cuti, uang lembur, dan
tunjangan hari raya (THR) ialah beberapa hak paling mendasar yang wajib diberikan oleh
perusahaan kepada karyawannya. Namun, faktanya ada yang tidak dijalankan oleh perusahaan
media.
Tuntutan serupa diserukan berbagai organisasi buruh didukung banyak elemen masyarakat lain
di Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur, dan Bandung, Jawa Barat. Di antara berbagai tuntutan
mendasar, buruh juga mengingatkan agar THR diberikan tepat waktu dengan besaran sesuai
aturan.
Unjuk rasa memperingati Hari Buruh juga diwarnai kegiatan vaksinasi massal Co-vid-19, seperti
di Sidoarjo. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui rilis resmi mengajak
pekerja/buruh dan pengusaha berkolaborasi dalam upaya mengatasi berbagai persoalan
ketenagakerjaan. Dengan kolaborasi kemitraan di antara keduanya dapat semakin mempercepat
pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
(INA/GRE/DIT/NIK/BRO/ETA/RTG)
caption: Deretan instalasi batu nisan sebagai simbol kematian aturan ketenagakerjaan dipasang
dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Sabtu (1/5/2021). Dalam peringatan itu
massa buruh dan mahasiswa masih menuntut pembatalan pemberlakuan Undang-Undang Cipta
Kerja. Kali ini, karena masih dalam masa pandemi Covid-19, penyampaian pendapat oleh buruh
digelar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
229
