Page 284 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

"Ada 44 kasus sampai periode Maret 2020 dan kami melihat masih ada kelemahan pada sistem
perlindungan bagi AKP Indonesia, yaitu terkait regulasi dan kewenangan kementerian lembaga
serta pemerintah daerah yang tumpang tindih," ungkap Wanardi.

Untuk ke depannya, Serikat Buruh Awak Kapal Perikanan Indonesia akan berkonsolidasi dengan
berbagai elemen masyarakat lain agar dapat mengambil bagian dalam penentuan kebijakan
untuk melindungi dan menyejahterakan awak kapal perikanan secara khusus, dan nelayan
Indonesia secara umum.

"Kami sangat mengharapkan dukungan dari SAFE Seas Project agar kami dapat menjadi bagian
dari penentu kebijakan untuk diri kami sendiri," tandasnya.

PERINGATAN MAYDAY 1 MEI 2021: PULIH BERSAMA Deklarasi Serikat Buruh Awak Kapal
Perikanan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021. Pada
tahun ini, pemerintah Indonesia, melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan
tema "Pulih Bersama" untuk momentum peringatan itu.
"Pemerintah sangat menyadari besarnya dampak pandemi Covid-19 bagi semua pihak, terutama
kelas buruh pekerja, namun kami juga memahami ajakan Pulih Bersama ini, bahwa kami tidak
berjuang sendiri, melainkan bekerja bersama-sama dengan pemerintah dan pemilik kapal
perikanan tangkap untuk bangkit dan pulih," kata Wanardi.
Hal senada juga disampaikan oleh Nono Sumarsono. Menurutnya, peringatan Hari Buruh
Internasional ini hendaknya dijadikan momentum untuk memperkuat perlindungan AKP. Di Jawa
Tengah diperkirakan terdapat 70 persen AKP yang belum memiliki kontrak kerja yang tertulis
hitam di atas putih.

"Bekerja tanpa kontrak berarti bekerja tanpa pelindungan dan sangat berisiko terhadap
terjadinya eksploitasi ketenagakerjaan dan pelanggaran HAM pekerja. Tentunya, hal ini akan
menjadi tantangan besar bagi PILAKP untuk memperjuangkan kontrak kerja dan upah yang layak
bagi AKP," tegas Nono.

DUKUNGAN WAKIL BUPATI TEGAL Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardie yang juga turut hadir
secara virtual di acara deklarasi serikat buruh AKP Tegal ini menyambut baik inisiatif yang diambil
PILAKP bersama SAFE Seas Project. Ardie mengakui, masih banyak hak-hak AKP yang harus
diperjuangkan dan serikat pekerja AKP bisa menjadi wadah bagi para AKP untuk
mensejahterakan AKP.

"Saya menyadari, AKP kerap menghadapi banyak masalah, baik sebelum bekerja di laut, saat
bekerja di laut ataupun sepulang dari bekerja. Karena itu ketika ada keinginan dari teman-teman
AKP untuk mendirikan serikat AKP, saya setuju. Saya bahkan bersedia menjadi deklarator
bersama teman-teman AKP untuk bisa memperjuangkan nasib AKP. Saya berharap Pemkab
Tegal bisa bekerja sama PILAKP, SAFE Seas Project," ujar Ardie.

Tentang SAFE Seas Project Safeguarding Against and Addressing Fishers' Exploitation at Sea
(SAFE Seas) adalah proyek perlindungan awak kapal perikanan yang dikelola oleh Plan
International dan sedang dilaksanakan di Indonesia dan Filipina. SAFE Seas bertujuan untuk
memerangi kerja paksa dan perdagangan orang di kapal penangkapan ikan di kedua negara. Di
Indonesia, SAFE Seas dilaksanakan oleh Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia),
bekerja sama dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.
Pendanaan untuk proyek ini disediakan oleh Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat
(USDOL) berdasarkan perjanjian kerja sama IL-31472-18-75-K. Seratus persen dari total biaya
proyek dibiayai dengan dana federal, dengan total lima juta dolar Amerika Serikat. Materi tulisan
ini tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan USDOL, juga tidak menyebutkan nama

283