Page 298 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 298
perlindungan dan kesejahteraan kepada buruh seharusnya waktu lembur ditentukan paling
banyak 3 jam/hari dan 14 jam/minggu
Ringkasan
Pencabutan Undang-undang Cipta Kerja menjadi prioritas utama pada unjuk rasa Peringatan
Hari Buruh Internasional, Sabtu 1 Mei 2021. Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (FSPMI) melaksanakan aksi unjuk rasa pada Hari Buruh, Sabtu (1/5/2021).
PERINGATAN HARI BURUH INTERNASIONAL, 9 POIN UU CIPTA KERJA JADI
SOROTAN, PENCABUTAN JADI PRIORITAS
SRIPOKU.COM -- Pencabutan Undang-undang Cipta Kerja menjadi prioritas utama pada unjuk
rasa Peringatan Hari Buruh Internasional, Sabtu 1 Mei 2021.
Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melaksanakan aksi
unjuk rasa pada Hari Buruh, Sabtu (1/5/2021).
Tuntutannya adalah untuk mencabut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(UUCK). Buruh juga menyampaikan petisi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Presiden
Republik Indonesia.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, petisi tersebut diberikan agar hakim dari MK memperhatikan
secara sungguh-sungguh uji materi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diajukan oleh
buruh sebelumnya.
"Ada sekitar 69 pasal yang kita uji materikan di dalam klaster ketenagakerjaan, antara lain ada
9 isu prioritas dari 69 pasal tersebut," kata Said di lokasi aksi, Sabtu.
Berikut adalah sembilan isu prioritas tersebut.
Isu pertama adalah terkait pengaturan upah minimum. Dalam dokumen petisi yang diterima
Kompas.com, dinyatakan bahwa, pengaturan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja
menunjukan tidak adanya perlindungan dari negara untuk mengupayakan kesejahteraan buruh
. Dokumen petisi tersebut ditandatangi oleh Said dan Presiden KSPSI Andy Gani.
"Untuk mencapai tujuan bernegara dalam pengaturan upah minimum seharusnya ditetapkan;
UMK tanpa syarat; UMSK tetap diberlakukan; dan dasar penetapan UMP dan UMK bersifat
kumulatif, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dimana setiap 5 tahun sekali dilakukan
peninjauan ulang terhadap KHL," tulis Said dalam dokumen petisi tersebut.
Isu prioritas kedua adalah terkait pesangon. Buruh tidak setuju dengan ketentuan pesangon
yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
"Semestinya, untuk mencapai tujuan bernegara, perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh
diwujudkan dengan membuat pengaturan: nilai UP, UPMK, dan UPH tidak ditetapkan sesuai
ketentuan (nilai standar), melainkan bersifat paling rendah (nilai minimum) agar terbuka peluang
bagi perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada buruh ; dan nilai UPH 15% tidak
dihilangkan," kata Said.
Isu prioritas ketiga adalah terkait outsourcing.
297
