Page 4 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 4

Pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR ) bagi pekerja/buruh merupakan tradisi dan sebagai salah
              satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari
              Raya Keagamaan.

              Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para
              pekerja.

              Ida Fauziyah mengatakan, akan ada sanksi administrasi dan denda bagi pengusaha yang telat
              membayar THR dari waktu yang ditetapkan.

              "Pengusaha  yang telat membayar  THR  keagamaan  kepada  pekerja dikenai  denda  sebesar  5
              persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha
              untuk membayar," ucapnya lagi.

              Denda yang dibayarkan tidak mengilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR kepada
              pekerja.

              Sedangkan sanksi administrasi yang akan diberikan bisa bermacam-macam bentuknya, mulai
              dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha.

              Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menekankan
              agar pengusaha membayarkan THR kepada pekerjanya secara tunai, tidak dicicil.

              Airlangga  Hartarto  menilai,  selama  ini  para  pengusaha  telah  banyak  difasilitasi  pemerintah
              dengan beragam bantuan untuk menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

              Dengan demikian, diharapkan krisis akibat pandemi bukan lagi alasan untuk tidak membayarkan
              THR kepada pekerja.

              Baca Juga: Menko Perekonomian: Tak Ada Alasan Pengusaha Tidak Bayar THR Karyawan

              Airlangga Hartarto juga mengatakan, pemberian THR bisa meningkatkan konsumsi masyarakat
              sehingga membantu ekonomi berputar.

              Surat  Edaran  dari  Kementerian  Ketenagakerjaan  mengatur  agar  perusahaan  yang  memang
              terdampak  Covid-19  untuk  berdialog  dengan  pekerjanya  terkait  pembayaran  THR,  sambil
              memperlihatkan laporan keuangan perusahaan.

              Hasil dialog itu kemudian harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.***




























                                                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9