Page 449 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 449
"Perusaan banyak yang konsultasi, mereka khawatir bagaimana kalau misalnya tidak bisa
membayar. Pada saat kita sosialis Zoom Meeting, banyak sekali yang bertanya seperti itu," kata
Andri di Kantor Apindo DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5/2021).
"Rata rata seperti itu, karena memang dampak Covid-19," lanjutnya.
Andri mengatakan, pihaknya memang bisa saja memberi keringanan bagi perusahaan yang
benar-benar tak sanggup membayar THR. Namun, Disnaker akan terlebih dahulu mempelajari
separah apa keadaan ekonomi perusahaan itu.
"Sekali lagi kita kedepankan asas musyawarah. Kan kita bisa liat perusaahan mana. Contoh
perusahaan transportasi, agak susah dia (bayar THR) kan enggak boleh beroperasi (saat
mudik)," ucapnya.
Andri pun mengaku sudah meminta kepada perusahaan yang memang tak sanggup membayar
THR secara penuh dengan tepat waktu bisa membuat laporan secara resmi ke Disnaker DKI.
Namun, menurut dia, sejauh ini belum ada satu perusahaan pun yang membuat laporan resmi.
"Baru hanya sebatas konsultasi saja," kata dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Solihin
mengungkapkan, tak ada 70 persen perusahaan anggota Apindo DKI yang sanggup membayar
THR sesuai ketentuan pemerintah. Sementara sisanya disinyalir tak mampu membayarkan THR
karena sulitnya kondisi ekonomi perusahaan.
Meski demikian, Solihin menilai jumlah 70 persen itu sudah cukup besar jika mengingat kondisi
perekonomian Indonesia yang masih dihantam oleh pandemi Covid-19.
"Jumlahnya sudah cukup besar ya di atas 70 persen," kata Solihin.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran THR
keagamaan tahun 2021 secara penuh atau tanpa dicicil.
Ida mengatakan, hal itu mengingat sejak pandemi Covid-19 pemerintah telah memberikan
berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19.
Ida menjelaskan, dalam keputusan yang diambil, Kemenaker telah melakukan diskusi dengan
lembaga kerja sama tripartit nasional, tim kerja Dewan Pengupahan Nasional, serta komunikasi
yang intens dengan pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh untuk menjalin kesepahaman
dalam pemberian THR keagamaan tahun 2021.
Kebijakan itu berbeda dengan tahun lalu. Tahun 2020, Kemennaker menerbitkan SE Menaker
Nomor 6 tahun 2020 berupa kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR
keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
448
