Page 715 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

BERSATU STOP KEKERASAN SEKSUAL

PERBINCANGAN mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU
PKS) terus bergulir. Teranyar, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan sejumlah serikat
buruh menyerahkan pernyataan komitmen bersama terkait RUU PKS kepada Wakil Ketua DPR
RI bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI.

Pernyataan komitmen itu ditandatangani sekaligus dihadiri Ketua Umum Apindo Haryadi
Sukamdani, Ketua Umum KSPSI Andy Gani, Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai, Presiden KSPN
Ristadi, Presiden KSBSI Elly Rosita Silabar, Presiden KSARBUMUSI Saiful Bahri Anshori, dan
Presiden KSP BUMN Ahmad Irfan Nasution.

Tentu saja Gus AMI menyambut baik pertemuan itu, dan tersirat menjadi penguat betapa
penting dan urgennya RUU PKS untuk segera disahkan. Menurut dia, bukan hanya DPR dan
Pemerintah, seluruh elemen bangsa bersatu menolak kekerasan seksual.

"Ini luar biasa karena dukungan terhadap RUU PKS, Penghapusan Kekerasan Seksual yang
sedang dibahas di badan legislasi bukan (hanya) dari aktivis perempuan, tetapi para pejuang
aktivis buruh (dan) pengusaha yang bersatu," kata Gus AMI, Jumat, 30 April 2021.

Kehadiran APINDO dan sejumlah serikat buruh di ruang kerja Gus AMI tersebut seolah menjadi
kado peringatan Hari Buruh yang diperingati pada 1 Mei 2021. APINDO dan serikat buruh
menyatakan RUU ini dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap pelecehan dan kekerasan
seksual di tempat kerja.

RUU ini mencuat ke permukaan pada 2016, setelah aktivis perempuan mendorong pembahasan
RUU ini sebagai respons dari kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan seorang siswi SMP
berusia 13 tahun bernama Yuyun yang dilakukan oleh 14 pemuda di Bengkulu.

Ditambah lagi muncul data statistik terkini dari UNFPA yang menunjukkan sekitar 1 dari 3
perempuan Indonesia berumur 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual.
Jumlah korban kekerasan seksual bisa jadi lebih tinggi dari jumlah yang tercatat mengingat lebih
dari 90% kasus pemerkosaan di Indonesia tidak tercatat karena tidak dilaporkan ke pihak
berwenang.

Meski dinilai urgen, nyatanya RUU ini masih saja ada yang menolak. Salah satu argumen utama
yang dilontarkan oleh kelompok yang menolak adalah bahwa kriminalisasi kasus pemerkosaan,
termasuk pemerkosaan di dalam hubungan pernikahan bakal muncul jika RUU ini disahkan.

Mereka menganggap RUU ini juga tidak secara eksplisit melarang hubungan seksual di luar nikah
yang berdasarkan suka sama suka dan tanpa kekerasan. Argumen lainnya menyatakan RUU
tersebut secara tidak langsung mempromosikan 'seks bebas' dan perilaku homoseksualitas yang
tentu saja bertentangan dengam nilai keagamaan.

Gus AMI menyatakan saat ini perdebatan itu sudah hampir tidak ada lagi. Semua pihak sudah
mulai memahami dan bersatu bahwa kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan, baik dalam nilai
agama, termasuk di dunia kerja.

"Ini menarik bahwa saat ini semua pihak sudah mulai mendukung kesalahpahaman cara pandang
keagamaan adalah kesalahpahaman yang biasa. Padahal sesungguhnya (dengan pengesahan
RUU PKS) ini justru pengutamaan, pemuliaan dijunjung dalam setiap norma umat manusia," kata
Gus AMI.

Karena itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengapresiasi inisiatif Menaker
Ida Fauziyah yang mengajak APINDO serta sejumlah serikat buruh untuk bersatu menyukseskan
RUU PKS.

714