Page 724 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 724
GELAR UNJUK RASA PERINGATI MAY DAY 2021, INI 2 TUNTUTAN BURUH KE
PEMERINTAH
Jakarta - Sebanyak 50 ribu buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari buruh
internasional, May Day , hari ini, Sabtu (1/5/2021). Ada dua tuntutan utama yang akan
disampaikan dalam unjuk rasa tersebut.
Pertama, menuntut pembatalan UU Cipta Kerja (omnibus law). Kedua, meminta agar
diberlakukan Upah Minimum Sektoral (UMSK) 2021.
Aksi ini merupakan bagian dari aksi serentak nasional yang diselenggarakan Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) di 24 provinsi, 200 kab/kota dan lebih dari 3.000 pabrik. Selain itu,
mahasiswa juga akan ikut dalam demonstrasi ini.
Dalam unjuk rasa hari ini akan dilakukan teatrikal "kuburan massal korban-korban omnibus
law," sebagai simbol sudah banyaknya korban yang berjatuhan akibat penerapan beleid sapu
jagad tersebut.
Sebelumnya, Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan saat ini KSPI sedang melakukan uji formil
dan uji materiil terhadap omnibus law UU Cipta Kerja . Berkaitan dengan itu, kaum buruh
meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan apa yang disampaikan buruh dalam
aksi May Day .
"Bagi kami, UU Cipta Kerja menghilangkan kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan
(income security), dan jaminan sosial (social security)," kata Said Iqbal dalam keterangannya
dikutip pada Sabtu (1/5/2021).
Terkait dengan tidak adanya kepastian kerja, hal ini tercermin dari dibebaskannya penggunaan
outsourcing untuk semua jenis pekerjaan. Sehingga, katanya, bisa saja seluruh buruh yang
dipekerjakan oleh pengusaha adalah buruh outsourcing.
Begitu pun dengan buruh kontrak, yang saat ini tidak ada lagi batasan periode kontrak.
Sehingga buruh bisa dikontrak berulang-ulang hingga puluhan kali.
Berkenaan dengan tidak adanya kepastian pendapatan, hal ini terlihat dari dihilangkannya upah
minimum sektoral. "Hilangnya kepastian pendapatan itu terlihat, bahwa di dalam UU
Ketenagakerjaan Upah Minimum terdiri dari UMP, UMSP, UMK, UMSK Kenaikan Upah Minimum
berdasarkan hasil KHL (UU 13/2003) dan atau inflasi plus pertumbuhan ekonomi (PP 78/2015).
Tetapi di dalam UU Cipta Kerja, UMK bersyarat, UMSK dan UMSP hilang, serta kenaikan Upah
Minimum hanya berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja," jelas Said Iqbal.
"Terlebih di dalam UU Cipta Kerja, katanya, untuk UMK penetapannya menggunakan frasa
'dapat'. "Artinya, UMK bisa ditetapkan dan bisa juga tidak. Sedangkan yang wajib ditetapkan
adalah UMP," lanjutnya.
Said Iqbal memberi contoh, UMP Jawa Barat 2021 sebesar Rp 1,81 juta. Sedangkan Upah
Minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp 4,79 juta. Jika yang ditetapkan hanya UMP, sedangkan
UMK Bekasi tidak ditetapkan, maka bisa saja ke depan buruh yang baru bekerja di Bekasi disebut
hanya mendapatkan upah Rp 1,81 juta.
Oleh karena itu, kaum buruh menuntut agar UMK diberlakukan tanpa syarat dan UMSK tidak
dihilangkan. Di samping itu, kenaikan upah minimum harus berdasarkan inflasi plus
pertumbuhan ekonomi, dan setiap 5 tahun sekali KHL ditinjau ulang.
"Upah Minimum di Indonesia paling tinggi di ASEAN adalah tidak benar, karena UMK di Indonesia
diatur secara Regional di mana tiap Kota/Kab beda UMK nya. Terbesar (Jabodetabek) di kisaran
723
