Page 753 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 753
Judul May Day, Buruh Tuntut Pemerintah Cabut UU Ciptaker
Nama Media Koran Kaltara
Newstrend Peringatan Hari Buruh
Halaman/URL Pg9
Jurnalis tpc
Tanggal 2021-05-01 05:51:00
Ukuran 558x98mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 16.740.000
News Value Rp 50.220.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Nining Elitos (Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI))
Gebrak mendesak agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta
sederet peraturan dan kebijakan bermasalah lainnya
Ringkasan
Serikat buruh, organisasi pelajar-pemuda-mahasiswa, petani, perempuan, dan organisasi
masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) akan
menggelar aksi turun ke jalan memperingati Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2021, serentak di
27 provinsi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.Pada peringatan Hari Buruh
Internasional ini, Gebrak menuntut pemerintah mencabut UU Cipta Kerja dan 11 kebijakan/
peraturan lainnya yang dinilai merugikan buruh. Semua peraturan itu terbit sepanjang satu tahun
pandemi Covid-19.
MAY DAY, BURUH TUNTUT PEMERINTAH CABUT UU CIPTAKER
JAKARTA - Serikat buruh, organisasi pelajar-pemuda-mahasiswa, petani, perempuan, dan
organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) akan
menggelar aksi turun ke jalan memperingati Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2021, serentak di
27 provinsi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Pada peringatan Hari Buruh Internasional ini, Gebrak menuntut pemerintah mencabut UU Cipta
Kerja dan 11 kebijakan/ peraturan lainnya yang dinilai merugikan buruh. Semua peraturan itu
terbit sepanjang satu tahun pandemi Covid-19.
"Gebrak mendesak agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, serta
sederet peraturan dan kebijakan bermasalah lainnya," ujar Ketua Umum Konfederasi Kongres
Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos lewat keterangan tertulis, Jumat (30/4).
Beberapa kebijakan yang dinilai merugikan itu antara lain aturan soal pemotongan upah dengan
dalih pandemi yang dilegitimasi lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
752
