Page 754 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

M/3/HK.04/III/2020 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19.
Dalam aturan itu, kata Nining, tidak ada batasan maksimal pemotongan upah dan tidak ada tolak
ukur yang jelas serta ketat mengenai syarat ketidakmampuan keuangan perusahaan sehingga
sangat merugikan kelas buruh.

Kewajiban pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya (THR) juga dilemahkan melalui Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/ HI.00.01/V/2020 yang membolehkan adanya
pembayaran THR secara dicicil pada tahun lalu. Menjelang Idul Fitri 2021, Kementerian
Ketenagakerjaan kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/ IV/2021 yang masih
bermasalah karena tidak memberikan tolak ukur ketidakmampuan keuangan perusahaan.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengintervensi kewenangan Gubernur dan
Bupati/Walikota dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/11/HK.04/X/2020 yang meniadakan kenaikan upah minimum dengan dalih pandemi.
Pemerintah dan DPR juga dianggap bertanggung jawab atas terjadinya gelombang PHK massal
selama pandemi karena omnibus law UU Cipta Kerja telah mempermudah terjadinya pemecatan
dan menggerus hak dasar buruh.(tpc)

753