Page 804 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 804
disalurkan oleh Menaker di acara puncak di Bekasi," kata Kepala BPJAMSOSTEK Kanwil Banten
Eko Nugriyanto di Serang, Jumat (30/4).
HARI BURUH, BPJAMSOSTEK KANWIL BANTEN BAGI-BAGI SEMBAKO KE SERIKAT
PEKERJA
BPJAMSOSTEK Kanwil Banten mengisi hari buruh Internasional (May Day) yang jatuh setiap
tanggal 1 Mei dengan memberikan sembako kepada aliansi serikat pekerja/serikat buruh
sebanyak 1.500 paket sembako tersebar di wilayah Banten.
"Kita memberikan sembako sebanyak 1.500 paket pekerja se-Banten, dan secara nasional
sebanyak 17.000 paket akan disalurkan oleh Menaker di acara puncak di Bekasi," kata Kepala
BPJAMSOSTEK Kanwil Banten Eko Nugriyanto di Serang, Jumat (30/4).
Eko mengatakan, pada hari buruh ini ia menyampaikan kabar gembira bagi pekerja tentang
diterbitkannya Instruksi Presiden No 2 tahun 2021 yang intinya mengoptimalkan pelaksanaan
program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Inpres tersebut, kata Eko, diharapkan mendapatkan perhatian dari seluruh perusahaan agar
memberikan perlindungan kepada seluruh pekerjanya, sehingga tidak ada lagi pekerja yang tidak
terlindungi dari risiko kerja.
"Kami tentu berharap semua pekerja terlindungi. Saat ini dari 5.800 perusahaan formal baru 70
persen yang tercover, berarti 30 persen lagi belum tercover. belum lagi yang bergerak di sektor
informal banyak yang belum tercover," kata Eko.
Selain itu, telah terbitnya Permenaker No 5 tahun 2021 yang berkaitan dengan penyelesaian
manfaat antara lain pemberian beasiswa kepada minimal dua anak yang bapaknya meninggal
dunia saat menjalankan pekerjaan.
"Secara nasional ada 11.000 kasus dan dikali dengan dua orang anak yang mendapatkan
beasiswa yang diupayakan harus cair sebelum Hari Raya Idul Fitri, dan sampai saat ini sudah 50
persen terselesaikan, tinggal 50 persen lagi," kata Eko.
Eko juga menyinggung tentang program baru bpjs ketenagakerjaan, yaitu program jaminan
kehilangan pekerjaan yang saat ini masih dalam tahap penggodokan, dan diharapkan 11 bulan
kedepan terlaksana.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten Al Hamidi menyampaikan
tentang pemberikan Tunjangan Hari Raya (THR) yang tahun lalu bisa dicicil, namun tahun ini
harus dibayar penuh.
"Pemerintah memerintahkan THR dibayar penuh paling lambat 7 hari sebelum lebaran, dan bila
perusahaan melanggar, maka ada sanksi administratif diberikan kepada pelanggar dengan
menghentian pelayanan produk, bahkan sampai menutup kegiatan perusahaan," kata Hamidi.
Untuk mengantisipasi terhadap perusahaan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan,
Pemerintah Provinsi Banten melalui Disnaker telah membentuk 80 orang pengawas, 40
pengawas diantaranya ditugaskan untuk bergerak dilapangan dengan mendatangi perusahaan
yang dicurigai berpotensi melakukan pelanggaran.
"Kalau perusahaan besar umumnya membayar THR, dan perusahaan kecil biasanya suka
melanggar, dan perusahaan ini yang didatangi para pengawas tersebut," kata Hamidi.
803
