Page 807 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

Pernyataan komitmen itu ditandatangani sekaligus dihadiri Ketua Umum Apindo Haryadi
Sukamdani, Presiden KSPSI Andy Gani, Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai, Presiden KSPN
Ristadi, Presiden KSBSI Elly Rosita Silabar, Presiden KSARBUMUSI Saiful Bahri Anshori, dan
Presiden KSP BUMN Ahmad Irfan Nasution.

"Ini luar biasa karena dukungan terhadap RUU PKS, Penghapusan Kekerasan Seksual yang
sedang dibahas di badan legislasi bukan (hanya) dari aktivis perempuan, tetapi para pejuang
aktivis buruh (dan) pengusaha yang bersatu," kata Gus AMI.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan komitmen bersama tersebut
membuat urgensi pengesahan RUU PKS yang kini sudah masuk dalam daftar program legislasi
nasional menjadi sangat penting.

Terlebih kekerasan di tempat kerja cukup rawan terjadi. "Karena apa? Karena salah satu lokasi
rawan justru adalah di tempat kerja. Di tempat kerja harus kita jaga agar produktif, sehingga
RUU PKS ini bisa mengurangi kekerasan pada perempuan," kata Gus AMI.
Berikut isi lengkap komitmen bersama itu:

1. Bahwa hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
merupakan hak azasi warga negara yang dilindungi dalanm Undang Undang Dasar 1945.

2. Bahwa pelecehan dan kekerasan seksual adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang dapat
dialami oleh masyarakat pada semua lintas usia, jenis kelamin dan golongan, termasuk
pekerja/buruh.

3. Bahwa kejahatan tersebut semakin menunjukkan kenaikan yang signifikan dan telah sangat
mengancam kehormatan, harkat, martabat bahkan nyawa seseorang.

4. Bahwa hak setiap pekerja/buruh atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dijamin
oleh Undang-Undang.

5. Bahwa pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja berdampak langsung pada
menurunnya kesehatan fisik maupun mental pekerja/buruh, sehingga berakibat buruk terhadap
kinerja mereka.

6. Bahwa dampak pelecehan dan kekerasan seksual juga mengakibatkan terganggunya
kenyamanan bekerja, hilangnya kerja sama dan saling percaya di lingkungan kerja, sehingga
pada akhirnya menurunkan produktivitas pekerja dan perusahaan.

7. Bahwa upaya pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja, membutuhkan
komitmen tiga pihak yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.

8. Bahwa setelah mempelajari draft RUU PKS secara seksama, kami menyimpulkan bahwa RUU
ini dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual di tempat
kerja.
9. Bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, kami bersepakat untuk mendorong Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar segera membahas dan mengesahkan RUU PKS
menjadi UU PKS.

"Saya ucapkan terimakasih kepada bu Menaker. Saya segera akan sampaikan kepada badan
legislasi, fraksi-fraksi untuk menjadi pertimbangan agar RUU PKS segera disahkan," tutup Gus
AMI.

806