Page 810 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 810
Untuk mengantisipasi terhadap perusahaan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan,
Pemerintah Provinsi Banten melalui Disnaker telah membentuk 80 orang pengawas, 40
pengawas diantaranya ditugaskan untuk bergerak dilapangan dengan mendatangi perusahaan
yang dicurigai berpotensi melakukan pelanggaran.
"Kalau perusahaan besar umumnya membayar THR, dan perusahaan kecil biasanya suka
melanggar, dan perusahaan ini yang didatangi para pengawas tersebut," kata Hamidi seraya
menambahkan 40 pengawas lainnya standby di posko-posko pengaduan yang sudah disiapkan
tersebar di wilayah Banten.
Al Hamidi juga menyebutkan bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim telah memerintahkan
seluruh pekerja menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan, dan khusus untuk karyawan non ASN di
lingkup Provinsi Banten telah dianggarkan melalui dana APBD untuk mengikutsertakannya pada
program bpjs ketenagakerjaan, yaitu Program Jaminan Kecelakan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKm).
809
