Page 872 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

Buruh (SP/SB) tersebut difasilitasi dan disaksikan langsung Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah.
Para pimpinan SP/SB tersebut antara lain Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI),
Elly Rosita; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena
Wea; Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Yorrys Raweyai;
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi; Presiden Sarikat Buruh Muslimin
Indonesia (Sarbumusi), Syaiful Bahri Anshori; dan Ketua Umum KSP BUMN, Ahmad Irfan
Nasution.

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, menilai surat komitmen bersama tersebut sebagai bukti
bentuk dukungan RUU PKS, bukan hanya dari aktivis perempuan, melainkan juga dari para
pejuang aktivis buruh, dan pengusaha yang bersatu. Karena salah satu lokasi rawan kekerasan
seksual di tempat kerja.

"Untuk itu, tempat kerja harus kita jaga agar produktif, sehingga RUU PKS ini bisa mengurangi
hingga zero accident pada kekerasan terutama perempuan," kata Muhaimin di gedung DPR RI,
Jakarta, Jum'at (30/4/2021).

Muhaimin memberikan apresiasi kepada Menaker Ida Fauziyah yang telah memfasilitasi
pertemuan konfederasi SP/SB dan Apindo dengan pimpinan DPR. "Setelah ini, akan segera
disampaikan ke Badan Legislasi, dan seluruh fraksi DPR dan diharapkan menjadi pertimbangan
agar RUU PKS segera disahkan, " katanya.

Menaker Ida Fauziyah menilai RUU PKS sebagai upaya melindungi masyarakat termasuk
pekerja/buruh yang merupakan kelompok rentan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual
baik di tempat kerja atau ketika perjalanan masuk dan pulang kerja menggunakan fasilitas
umum.

"Ini harus menjadi perhatian bersama. Kejadian pelecehan dan kekerasan seksual memang
dapat terjadi di mana saja termasuk di tempat tinggal para pekerja/buruh, seperti tempat kost,
asrama ataupun kontrakan, " ujar Menaker Ida.

Ida Fauziyah menjelaskan pelecehan dan kekerasan seksual adalah dua mata pisau yang
merusak seseorang dan berdampak pada kesehatan fisik maupun mental serta kinerja seseorang
di tempat kerja. "Hal ini jelas akan merugikan pekerja/buruh dan pengusaha, untuk itu negara
perlu hadir memberikan perlindungan bagi rakyatnya, " katanya.

Ditegaskan Ida Fauziyah, selaku pemerintah yang menangani ketenagakerjaan, pihaknya
memberikan apresiasi gerakan teman-teman Serikat Pekerja/Serikat Buruh bersama dengan
Asosiasi Pengusaha yang telah melakukan Kajian tentang pelecehan dan kekerasan seksual
dikaitkan dengan Rancangan UU PKS.

"Ini menunjukan komitmen dan kolaborasi yang tinggi dari unsur pekerja dan pengusaha sebagai
pemangku kepentingan kunci dalam perlindungan terhadap pekerja/buruh dan keberlangsungan
usaha sehingga mampu mencapai produktivitas dan kesejahteraan bersama," ujarnya.

871