Page 973 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 973
Judul Pencairan THR Swasta Maksimal 7 Mei 2021, PNS Bisa Lebih Cepat
Nama Media beritakini.co
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://beritakini.co/news/pencairan-thr-swasta-maksimal-7-mei-2021-
pns-bisa-lebih-cepat/index.html
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-30 09:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR keagamaan wajib
dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang
bersangkutan
Ringkasan
Terkait aturan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menerbitkan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Berdasarkan surat edaran tersebut THR harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan,
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
PENCAIRAN THR SWASTA MAKSIMAL 7 MEI 2021, PNS BISA LEBIH CEPAT
Terkait aturan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menerbitkan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Berdasarkan surat edaran tersebut THR harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan,
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
Mengacu pada aturan tersebut, maka pengusaha harus membayarkan THR kepada karyawan
swasta selambat-lambatnya Jumat 7 Mei 2021. Pasalnya, Hari Raya Idul Fitri diprediksi akan
jatuh pada 13 Mei 2021. Ida menandaskan bahwa perusahaan akan disanksi tegas apabila
terlambat atau tidak membayar THR.
972

