Page 972 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 972
Menurut Ombudsman sejauh mana urgensi pemberian THR kepada para pekerja menjelang hari
raya keagamaan? Pemberian THR bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi
kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.
Posko ini apakah sudah pernah dibentuk sebelumnya? Kalau untuk THR ini merupakan yang
pertama. Ya karena kami terdorong adanya surat edaran tersebut.
Karena situasi pandemi Covid-19 banyak pekerja yang dirumahkan, di-PHK, maka kita cobabuka
posko, siapa tahu publik bisa memanfaatkan posko untuk mengeluhkan, melaporkan apa yang
mereka hadapi terkait tunjangan itu.
Apakah ada pengabaian atau tidak dibayarkan, atau ada yang dirasa merugikan mereka, itu bisa
melaporkan kepada kami.
Sampai kapan posko tersebut dibuka? Kita mulai buka mulai tanggal 29 April 2021 hingga 21 Mei
2021.
Masyarakat dapat membuat pengaduan ke Posko THR Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali.
Bisa datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali di Jalan Melati No. 14
Denpasar atau telepon/WhatsApp pada nomor 0811 130 3737.
Apakah Ombudsman mampu melakukan pengawasan sampai ke tingkat pengusaha atau
perusahaan? Mengingat Ombudsman lebih merupakan lembaga negara yang mengawasi
pelayanan publik dalam hal ini penyelenggara negara, maka kita akan mengawasi Dinas Tenaga
Kerjanya.
Kalau pengusaha kan kita gak bisa awasi karena itu swasta. Maka dari itu, kita ingin memastikan
Dinas Tenaga Kerja bisa mengawasi pemberian THR. Kalau ada keluhan maka dilaporkan dulu
ke Disnaker baik di kabupaten/kota atau provinsi. Kalau di sana tidak ditindaklanjuti maka
mereka bisa melapor ke kita.
Menurut Ombudsman apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam penyaluran THR ini?
Ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni, pertama apakah telah menyampaikan dan
melakukan sosialiasi SE THR 2021 kepada para pemangku kepentingan terkait di wilayahnya?
Kedua, apakah telah membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2021 (Posko THR)? Ketiga, apakah telah melakukan identifikasi dan memiliki data
perusahaan mana saja yang tidak sanggup memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai
waktu yang ditentukan? Keempat, apakah telah mewajibkan perusahaan tersebut untuk
mencapai kesepakatan dengan pekerja/buruh? Kelima. apakah telah menerima laporan hasil
kesepakatan dari perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
Langkah apa yang bisa diambil Ombudsman apabila hak pekerja dalam hal ini THR yang tidak
dibayar? Langkah kita berupa saran, kalau Dinas Tenaga Kerja tidak bisa menindaklanjuti dari
warga atau pekerja, kita minta Pak Gubernur atau Pak Bupati mengevaluasi keberadaan atau
posisi Kepala Dinas terkait kenapa tidak bisa menindaklanjuti.
Kalau ternyata setelah diteliti yang salah adalah perusahaannya, maka kita memberikan
rekomendasi kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi. Berupa teguran atau sampai
mengurangi aktivitas perusahaan itu atau mencabut izin usahanya. (Ragil Armando) Kumpulan
Artikel Bali.
971
